Semarang | Serulingmedia.com — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya percepatan layanan pertanahan tanpa penundaan berkas saat meninjau layanan akhir pekan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Semarang, Sabtu (18/04/2025).
Penegasan itu disampaikan menyusul tingginya volume permohonan layanan pertanahan di Provinsi Jawa Tengah yang berpotensi memicu penumpukan berkas jika tidak diantisipasi dengan langkah cepat dan terukur.
“Di tengah volume layanan yang makin tinggi, ekspektasi masyarakat juga meningkat. Di saat yang sama, kita dituntut untuk bekerja cepat dengan tingkat keakuratan yang tinggi,” ujar Ossy usai meninjau langsung pelaksanaan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN).
Menurutnya, lonjakan permohonan layanan harus diimbangi dengan sistem kerja yang responsif dan efisien. Ia meminta seluruh jajaran Kantah mampu mengendalikan potensi backlog atau tunggakan berkas.
“Siapkan mitigasi, jangan sampai kita kewalahan. Jangan tunda-tunda, selesaikan sekarang supaya di akhir tahun tidak lagi ada rapat-rapat terkait tunggakan,” tegasnya.
Selain percepatan layanan, Ossy juga mendorong lahirnya inovasi di tingkat Kantah sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Ia menilai terobosan baru sangat dibutuhkan untuk menyederhanakan proses bisnis pertanahan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
“Untuk mempermudah proses bisnis, mohon didukung dengan informasi mengenai hal-hal yang perlu kita benahi sehingga kebijakan yang diambil selaras dengan kondisi di daerah dalam menghadapi masyarakat secara langsung,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ossy menekankan pentingnya penguatan komunikasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Sinergi tersebut dinilai krusial guna memastikan pelayanan pertanahan berjalan optimal, akuntabel, serta minim hambatan di lapangan.
Dengan langkah percepatan, inovasi, dan kolaborasi yang terintegrasi, Kementerian ATR/BPN diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan di Indonesia.( Sar).
