Kejar Cakupan JKN Maksimal, Pemkab Jeneponto Perkuat Sinergi dengan BPJS Kesehatan
Jeneponto | Serulingmedia.com – Pemerintah Kabupaten Jeneponto mempercepat langkah untuk mengoptimalkan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran demi menjamin keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Dr. Aspa Muji, S.STP., M.Si, bersama BPJS Kesehatan Kabupaten Jeneponto di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Selasa (21/7/2026).
Rapat dihadiri Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Jeneponto Florinsye Tamonob, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mustakbirin, S.H., M.H., Kepala Bappeda Kabupaten Jeneponto Dr. H. Alfian Afandy Syam, S.T., M.T., Ph.D, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Fokus pembahasan meliputi strategi peningkatan kepesertaan masyarakat dalam Program JKN, evaluasi capaian Universal Health Coverage (UHC), hingga penguatan kepatuhan pembayaran iuran Program KP Desa sebagai salah satu penopang keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat.
Pj Sekda Jeneponto, Dr. Aspa Muji, menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN tidak dapat dicapai hanya oleh BPJS Kesehatan, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa.
“Optimalisasi kepesertaan JKN dan kepatuhan pembayaran iuran merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi harus terus diperkuat agar setiap warga Kabupaten Jeneponto memperoleh jaminan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan,” tegas Aspa Muji.
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait agar aktif melakukan pendampingan, pemutakhiran data kepesertaan, serta mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan untuk segera diselesaikan secara terkoordinasi.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Jeneponto, Florinsye Tamonob, memaparkan perkembangan capaian UHC, kondisi kepesertaan JKN, serta evaluasi pembayaran iuran Program KP Desa.
Menurutnya, dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Jeneponto menjadi modal penting dalam menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan Program JKN melalui kepatuhan pembayaran iuran,” ujarnya.
Rapat berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari peserta yang akan menjadi dasar tindak lanjut. Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan BPJS Kesehatan sepakat memperkuat koordinasi lintas sektor, memperbaiki kualitas data kepesertaan, memperluas cakupan JKN, serta mendorong kepatuhan pembayaran iuran Program KP Desa.
Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh masyarakat Jeneponto memperoleh akses layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan, sejalan dengan target pemerintah dalam memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional.( Yah/Eno).
