Bandung | Serulingmedia.com — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen reformasi layanan pertanahan nasional melalui penguatan kerja sama, inovasi, serta perbaikan proses bisnis agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih murah, lebih cepat, dan tetap prudent.
Penegasan tersebut disampaikan Ossy Dermawan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung saat memberikan pengarahan di Kabupaten Bandung, Sabtu (24/1/2026).
Dalam arahannya, Ossy Dermawan menyatakan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pertanahan yang cepat dan terjangkau menuntut aparatur BPN untuk bekerja lebih efektif tanpa mengabaikan kehati-hatian administrasi.
“Masyarakat menginginkan berkas selesai dengan cepat tanpa biaya mahal, dan kewajiban kita adalah menghadirkan pelayanan yang murah, cepat, serta hasilnya tetap prudent,” tegas Ossy Dermawan,didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar.
Wamen ATR/Waka BPN mengapresiasi kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang dinilai mampu menangani lonjakan volume layanan tanpa meninggalkan tunggakan administrasi yang signifikan.
Menurutnya, kepemimpinan dan soliditas jajaran Kantah menjadi faktor utama keberhasilan pelayanan.
Namun demikian, Ossy Dermawan mengingatkan jajaran BPN akan meningkatnya beban kerja di tahun 2026, seiring bertambahnya permohonan layanan pertanahan dari masyarakat.
“Jumlah berkas tidak akan berkurang, justru terus meningkat. Karena itu, manajemen pengurusan administrasi harus dibangun dengan pola kerja yang paling efektif dan efisien,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wamen Ossy Dermawan menyoroti pentingnya penyederhanaan proses bisnis pertanahan guna menjawab tuntutan zaman dan mempercepat pelayanan publik.
Ia menilai, sejumlah mekanisme pelayanan masih bergantung pada regulasi lama yang perlu segera disesuaikan.
Dalam konteks tersebut, Kantor Pertanahan memegang peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan publik, karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan memahami persoalan riil di lapangan.
“Kantor Pertanahan mengetahui sumber persoalan pelayanan. Karena itu, masukan dari daerah sangat menentukan perbaikan kebijakan di tingkat pusat,” katanya.
Bahkan, Ossy Dermawan menyebut Kabupaten Bandung layak menjadi model nasional pelayanan pertanahan, karena mampu mengelola volume layanan besar dengan capaian yang relatif baik.
“Kita perlu menggali mengapa Kabupaten Bandung bisa berhasil, mulai dari kesiapan masyarakat hingga efektivitas sistem layanan yang diterapkan,” ungkapnya.
Menutup pengarahan, Wamen ATR/Waka BPN mengajak seluruh jajaran BPN membangun komunikasi internal yang sehat serta memperkuat semangat kolektif demi mengangkat citra institusi di mata publik.
“BPN harus hadir sebagai institusi yang dipercaya masyarakat, bukan sekadar menjadi objek kritik. Mari kita angkat nama baik BPN bersama-sama,” pungkasnya.
Usai pengarahan, Ossy Dermawan meninjau fasilitas pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dan menyerahkan sertipikat tanah kepada masyarakat sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam pelayanan pertanahan. (Sar)
