Tata Ruang Jadi Panglima, Wamen ATR/BPN Desak Bali Percepat Integrasi RDTR untuk Dongkrak Investasi
Bali | Serulingmedia.com – Pemerintah pusat menegaskan bahwa masa depan pembangunan Bali harus bertumpu pada tata ruang yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan meminta Pemerintah Provinsi Bali mempercepat integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) guna memperkuat kepastian investasi sekaligus menjaga keberlanjutan Pulau Dewata.
Penegasan tersebut disampaikan Ossy saat menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).
“Masa depan Bali ditentukan oleh bagaimana kita mengelola ruang yang terbatas di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Rencana Tata Ruang adalah kompas pembangunan, sedangkan RDTR merupakan petunjuk operasionalnya,” ujar Ossy Dermawan.
Ia menegaskan, seluruh dokumen tata ruang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi, RTR Kabupaten/Kota hingga RDTR harus menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan pembangunan dan investasi.
Menurut Ossy, pembangunan yang mengabaikan tata ruang hanya akan memunculkan persoalan baru, mulai dari konflik pemanfaatan lahan hingga ancaman terhadap kelestarian lingkungan dan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali.
Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan, dari target 75 RDTR di Bali, baru 30 RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS dan empat lainnya masih dalam proses.
Saat ini, hanya Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar yang telah mencapai integrasi RDTR ke OSS secara penuh.
“Kami berharap ada percepatan sehingga seluruh RDTR dapat segera terintegrasi. Ini penting agar menjadi dasar pembangunan sekaligus memberikan kepastian bagi investasi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menekankan bahwa pembangunan Bali tidak boleh dilakukan secara sektoral maupun parsial.
Menurutnya, seluruh kebijakan harus disusun dalam kerangka perencanaan jangka panjang yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD.
“Kita kembali menempatkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Kalau pembangunan dilakukan asal-asalan, dampaknya bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga terhadap pariwisata, konektivitas, hingga berbagai persoalan lainnya,” ujar AHY.
Pertemuan lintas kementerian tersebut juga membahas strategi pembangunan Bali dari berbagai sektor, mulai dari tata ruang, pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi hingga penerbangan.
Hadir dalam forum itu Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Wamen Ossy hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo.
Pertemuan ditutup dengan arahan Menko IPK kepada kementerian dan lembaga terkait sebagai tindak lanjut percepatan pembangunan Bali yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis tata ruang.( Sar).
