Nusron Wahid “Turun Gunung” ke Karawang, Bongkar Masalah Pelayanan Pertanahan Jawa Barat
Karawang | Serulingmedia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tidak ingin kebijakan pertanahan lahir dari balik meja.
Rabu (7/1/2026), ia “turun gunung” ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, mengumpulkan para Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota di Jawa Barat untuk mendengar langsung persoalan riil pelayanan pertanahan di lapangan.
Dalam pengarahan yang berlangsung terbuka dan lugas itu, Menteri Nusron menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang strategis untuk mengevaluasi kebijakan pusat agar benar-benar relevan dengan kebutuhan daerah.
“Saya ingin tahu langsung masalah yang terjadi di lapangan. Kalau memang perlu perubahan kebijakan, apa yang harus diubah? Kalau butuh regulasi baru, regulasi apa yang harus kita buat?” tegas Nusron di hadapan para pejabat pertanahan.
Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci utama dalam memperbaiki tata kelola pertanahan nasional. Ia meminta jajaran Kantor Pertanahan di daerah tidak ragu menyampaikan hambatan, tumpang tindih aturan, hingga kendala teknis yang selama ini menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau ada aturan yang tidak relevan dengan kondisi lapangan, sampaikan. Dari sinilah kita bisa memperbaiki kebijakan dan pelayanan pertanahan secara bersama-sama,” ujarnya menegaskan.
Dalam forum tersebut, lima Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Barat menyampaikan aspirasi dan masukan secara langsung, yakni dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Berbagai persoalan operasional, tantangan pelayanan, hingga usulan perbaikan sistem kerja dipaparkan secara terbuka.
Masukan tersebut menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, khususnya di Provinsi Jawa Barat yang memiliki kompleksitas persoalan agraria cukup tinggi.
Kegiatan pengarahan ini dimoderatori oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid juga didampingi Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang I Ketut Gede Ary Sucaya, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian.
Dengan pola dialog langsung seperti ini, Kementerian ATR/BPN berharap reformasi pelayanan pertanahan tidak hanya berhenti di tataran regulasi, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah. (Eno).
