Tata Ruang Jadi Penggerak Ekonomi: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Catat Investasi Rp357 Triliun dari KKPR
Jakarta | Serulingmedia.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian luar biasa di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid.
Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, nilai investasi yang bersumber dari persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) mencapai Rp357,17 triliun.
“Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang tidak lagi berhenti di atas meja perencanaan, tapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi nasional. Tata ruang kini menjadi fondasi strategis pembangunan yang terukur, efisien, dan berkeadilan,” tegas Menteri Nusron, Senin (27/10/2025).
Tata Ruang Jadi Motor Investasi Nasional
Kementerian ATR/BPN terus memperkuat sistem perencanaan ruang dengan langkah nyata melalui penyusunan dan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Selama satu tahun terakhir, sebanyak 119 RDTR baru diterbitkan—meningkat 21,8% dibanding tahun sebelumnya.
Dari total keseluruhan, 445 RDTR telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Jumlah ini melonjak 73,8% atau bertambah 189 dokumen dibanding periode sebelumnya. Integrasi tersebut menjadikan tata ruang sebagai pintu masuk utama investasi nasional.
Dengan sistem KKPR yang berbasis data spasial dan OSS, pelaku usaha kini dapat memperoleh kepastian lokasi dan izin secara cepat, transparan, serta bebas dari praktik tumpang tindih lahan.
“Ini sekaligus menutup ruang bagi ketidakpastian hukum dan memperkuat kepastian berusaha,” ujar Nusron.
Investasi Produktif dan Berkeadilan
Capaian ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran yang menekankan pemerataan pembangunan dan investasi produktif di seluruh wilayah Indonesia. Tata ruang yang terintegrasi menjadikan pembangunan tidak hanya berpusat di kota besar, namun juga merata hingga ke daerah potensial.
“Investasi Rp357,17 triliun bukan sekadar angka, tetapi bukti kepercayaan dunia usaha terhadap kepastian tata ruang kita. Semua dimulai dari kepastian ruang,” kata Menteri ATR/BPN.
Tata Ruang untuk Keberlanjutan dan Keseimbangan Alam
Selain menjadi instrumen ekonomi, tata ruang juga berfungsi menjaga keberlanjutan lingkungan. Setiap RDTR disusun dengan mempertimbangkan zonasi ekonomi, daya dukung lingkungan, serta mitigasi bencana.
“Dalam visi Prabowo–Gibran, pembangunan harus menyentuh semua wilayah tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan. Karena itu, tata ruang kami dorong menjadi acuan utama dalam seluruh proses pembangunan,” tegas Nusron.
Menuju Tata Kelola Ruang Nasional yang Adaptif dan Inklusif
Ke depan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen memperkuat sinkronisasi rencana tata ruang pusat dan daerah, mempercepat digitalisasi RDTR, serta mengembangkan data spasial tematik lintas sektor.
“Kami ingin memastikan setiap jengkal tanah dan ruang di Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tata ruang adalah kunci menuju pembangunan yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkas Menteri Nusron.( Sar).
