Batu | Serulingmedia.com — Pemerintah Kota Batu akhirnya turun langsung ke hulu persoalan konflik sumber air di kawasan Yayasan Al-Hikmah, Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Selasa (9/12/2025).
Dipimpin Sekretaris Daerah Kota Batu Zadim Effiseinsi, tim lintas instansi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik sumber air yang selama ini dikeluhkan warga.
Sidak tersebut melibatkan unsur strategis lintas sektoral, mulai dari Kasatpol PP Abdul Rais, Kepala Dinas PUPR Alfi Nurhidayat, Kepala Dinas Pertanian Heru Yulianto, Kepala Dinas Perhubungan Hendry, Kepala Bakesbangpol Achmad Dahlan, Kepala BPN Kota Batu Rudi Susanto, Camat Bumiaji Thomas Maydo, Danramil Bumiaji Kapten Pratikno, Kepala Desa Giripurno Suntoro, Ketua BPD Heru, hingga perwakilan warga setempat.
Di lapangan, tim menemukan sejumlah fakta yang menguatkan keluhan warga. Jalan tembus yang selama ini diklaim bisa dilalui masyarakat ternyata dalam kondisi tergembok.
Saluran irigasi yang sebelumnya berfungsi untuk pertanian warga kini berubah menjadi saluran cor beton berundak sebanyak 15 susun dan dimanfaatkan sebagai pembibitan ikan koi berukuran besar, mencapai 50 hingga 70 sentimeter.
Selain itu, tim Pemkot Batu juga meninjau langsung sumber mata air Rebun, Demun, dan Samin, termasuk kolam ikan Samin, bahkan ditemukan sumur bor yang selama ini dibantah Yayasan serta aliran sungai tadah hujan yang berada di kawasan tersebut.
Seluruh temuan lapangan tersebut didokumentasikan sebagai bahan kajian lanjutan.
Sekretaris Daerah Kota Batu Zadim Effiseinsi menegaskan, sidak ini dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan dengan melibatkan seluruh dinas terkait, agar persoalan tidak disimpulkan secara sepihak.
“Semua data dan fakta yang dikeluhkan warga kami potret dan catat. Nantinya akan dibahas lebih detail bersama tim,” ujar Zadim.
Zadim juga menyampaikan bahwa data hasil sidak ini akan disinkronkan dengan hasil peninjauan yang sebelumnya telah dilakukan DPRD Kota Batu.
Setelah seluruh data dikompilasi dan dianalisis secara menyeluruh, Pemkot Batu baru akan mengundang pihak Yayasan Al-Hikmah untuk membahas langkah selanjutnya.
“Data ini akan kami satukan dengan DPRD yang sudah melakukan kegiatan serupa. Setelah itu, baru kami undang pihak Yayasan Al-Hikmah untuk duduk bersama,” jelasnya.
Sementara itu, Yayasan Al-Hikmah melalui perwakilannya, Sahri, menyatakan kesiapan untuk mengikuti keputusan pemerintah. Ia berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara kondusif agar hubungan antara sekolah dan warga tetap harmonis.
“Kami ingin sekolah ini kondusif dan menjadi bagian dari warga Giripurno. Al-Hikmah berupaya menjadi warga negara yang baik dan mengikuti aturan pemerintah. Apa pun keputusan pemerintah, kami patuh,” kata Sahri dengan wajah pasrah.
Sidak Pemkot Batu ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mulai membuka secara terang persoalan konflik air di Giripurno.
Langkah ini diharapkan menjadi pintu penyelesaian yang adil, dengan menempatkan kepentingan warga, fungsi lingkungan, dan aturan hukum dalam satu bingkai kebijakan yang berimbang.( Eno).
