Batu | Serulingmedia.com – Rencana Pemerintah Kota Batu mempercepat penyelesaian pembangunan tiga gedung sekolah yang sempat mangkrak mendapat apresiasi dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Batu, Didik Machmud.
Namun, di balik dukungan tersebut, ia mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak kembali terjadi pada proyek-proyek pemerintah di masa mendatang.
Menurut Didik, langkah Dinas Pendidikan Kota Batu untuk segera menuntaskan pembangunan sekolah merupakan keputusan yang tepat mengingat keterlambatan proyek telah berlangsung hampir satu tahun.
Penyelesaian proyek dinilai mendesak karena tahun ajaran baru akan dimulai pada pertengahan Juli 2026.
“Momentum ini cukup tepat untuk segera diselesaikan. Anak-anak akan segera masuk sekolah dan diharapkan sudah bisa menempati ruang kelas baru yang layak untuk kegiatan belajar mengajar,” ujar Didik.
Ia menilai percepatan pembangunan penting agar peserta didik tidak lagi menggunakan fasilitas sementara atau ruang belajar yang kurang representatif.
Pendidikan, menurutnya, merupakan layanan dasar yang tidak boleh terganggu akibat persoalan administrasi maupun pelaksanaan proyek.
Meski demikian, Didik menyoroti rencana penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai sumber pendanaan penyelesaian proyek.
Ia tidak menolak langkah tersebut, tetapi meminta pemerintah daerah memastikan dasar hukum penggunaannya benar-benar kuat.
“Kami tidak melarang penggunaan dana BTT, tetapi perlu dikaji lebih mendalam. Harus ada landasan hukum yang jelas karena BTT pada prinsipnya diperuntukkan bagi kebutuhan yang sifatnya tidak terduga,” katanya.
Bagi Didik, persoalan mangkraknya proyek sekolah tidak hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah. Kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh dinas yang mengelola proyek dengan nilai anggaran besar.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kehati-hatian dalam proses pengadaan, mulai dari tahapan perencanaan, pelelangan, hingga penetapan pemenang proyek.
Seleksi kontraktor, menurutnya, harus dilakukan lebih ketat untuk memastikan kemampuan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
“Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Kalau sampai berulang, berarti tidak ada perbaikan dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Didik menilai dampak proyek mangkrak tidak hanya merugikan pemerintah daerah dari sisi administrasi dan keuangan, tetapi juga berdampak langsung pada siswa, orang tua, dan kualitas layanan pendidikan. Karena itu, ia meminta seluruh tahapan pengadaan dilakukan sesuai prosedur dan prinsip kehati-hatian.
“Ini bidang pendidikan, sektor yang sangat mendasar dan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Jika terjadi lagi, tentu harus ada pihak yang bertanggung jawab,” katanya.
Di tengah berbagai catatan tersebut, Fraksi Golkar DPRD Kota Batu tetap memberikan dukungan terhadap langkah percepatan pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah kota.
Harapannya, seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga siswa dapat memulai tahun ajaran baru dengan fasilitas yang aman, nyaman, dan memadai.
“Pada prinsipnya kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk segera menyelesaikan proyek ini. Yang terpenting sekarang adalah memastikan pekerjaan berjalan lancar dan anak-anak bisa belajar secara normal,” tutur Didik.( Eno).
