Batu | Serulingmedia.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Batu, Drs. Didik Machmud H., MM memberikan pandangan kritis sekaligus konstruktif terhadap komposisi dan arah kebijakan APBD Kota Batu Tahun 2026.
Ia menegaskan bahwa kondisi fiskal Kota Batu saat ini mengharuskan pemerintah daerah bekerja lebih efektif, efisien, dan fokus pada prioritas pembangunan.
Pendapatan Daerah Turun, Belanja Meningkat
Dalam pemaparannya, Didik menjelaskan bahwa total pendapatan daerah Kota Batu tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp926.522.515.000. Pendapatan ini terdiri dari:
PAD (Pendapatan Asli Daerah): Rp345.409.581.000
Pendapatan Transfer: Rp581.112.934.000
Sementara itu, belanja daerah justru naik hingga mencapai Rp1,016 triliun, sehingga terjadi defisit Rp90 miliar. Kekurangan ini direncanakan ditutup menggunakan SILPA tahun 2025 sebesar Rp90 miliar.
“Ini komposisi yang harus dipahami. Pendapatan kita turun, tapi belanja naik. Defisit 90 miliar ditutup SILPA,” tegas Didik.
Belanja Pegawai Capai 40% APBD
Salah satu sorotan tajam Didik Machmud adalah tingginya belanja pegawai yang mencapai:
Rp419.862.201.000 atau hampir 40% APBD.
Kenaikan ini tak lepas dari penambahan formasi P3K serta potensi beban baru dari PNS dan P3K paruh waktu.
“Belanja pegawai kita tinggi karena harus menanggung pengangkatan P3K dan formasi lainnya. Ini perlu kesadaran bersama,” ujarnya.
Transfer dari Pusat Dipotong Hingga Rp186 Miliar
Menurut Didik, penurunan pendapatan terutama disebabkan oleh pemotongan TKD (Transfer Keuangan Daerah) dari pemerintah pusat sebesar Rp186 miliar. Ditambah pemangkasan dana bantuan dari provinsi, total penurunan hampir mencapai Rp200 miliar.
Hal inilah yang mendorong Pemkot Batu menerbitkan Perwali tentang efisiensi anggaran, antara lain pengurangan:
konsumsi rapat (MAMIN),
perjalanan dinas,
pengadaan ATK,
serta kegiatan seremonial.
“APBD kita sebelumnya pernah hampir Rp1,2 triliun. Sekarang hanya Rp1,016 triliun. Maka efisiensi itu wajib,” tandasnya.
SKPD Diminta Siap Awal Tahun, Bukan Akhir Tahun
Golkar juga menegaskan perlunya SKPD mempercepat perencanaan dan pelaksanaan program, terutama kegiatan fisik yang memerlukan proses panjang.
Didik menilai praktik lama—di mana proyek baru digenjot pada Agustus hingga akhir tahun—menunjukkan ketidaksiapan SKPD.
“Kalau Januari dokumen sudah siap, pembangunan bisa mulai Maret atau April. Nanti di PAK terlihat mana yang terserap dan mana yang tidak. Jangan sampai dua bulan tersisa masih ada belanja 15 miliar yang belum terserap. Itu mustahil dikerjakan,” tegasnya.
Semua Program Wali Kota Harus Tercover
Karena APBD 2026 adalah APBD murni yang memuat visi-misi Wali Kota, Didik menegaskan tidak boleh ada program prioritas yang tidak masuk, kecuali karena keterbatasan anggaran.
Golkar sebelumnya telah menyarankan agar kegiatan visi-misi Wali Kota dibagi per tahun:
2026 apa yang dikerjakan, demikian pula untuk tahun berikutnya hingga 2029 agar fokus dan tidak tumpang tindih.
Golkar Desak Optimalisasi PAD: Piutang Pajak hingga Kerja Sama Air
Sebagai langkah antisipasi terhadap penurunan dana transfer, Fraksi Golkar kembali menekankan pentingnya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
Didik menyarankan:
1. Menarik piutang pajak daerah yang diproyeksikan bisa mencapai Rp5 miliar.
2. Meningkatkan kerja sama air Kota Batu dengan Kota Malang, yang dinilainya masih dapat menambah pendapatan signifikan.
3. Menciptakan sumber-sumber pendapatan baru.
“PAD 2026 sebesar Rp345,4 miliar harus terpenuhi. Jika tidak, akan ada kegiatan yang gagal dilaksanakan. Pemda harus berani mengambil terobosan,” katanya.
Golkar: Fokus, Efisien, dan Berani Berinovasi
Mengakhiri pernyataannya, Didik menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah yang menurun harus direspons dengan penguatan pendapatan, efisiensi, dan perencanaan yang matang.
“Semua harus fokus dan terukur. Pendapatan perlu ditingkatkan, belanja harus efektif, dan pembangunan jangan mepet akhir tahun. Dengan begitu APBD kita bisa berjalan lebih baik,” tutupnya.( Eno).
