DPRD Batu Terima LKPJ 2025, Soroti Lemahnya Perencanaan hingga SiLPA Rp144 Miliar
Batu | Serulingmedia.com – DPRD Kota Batu akhirnya menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batu Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD, Selasa (5/5/2026).
Meski diterima, dewan memberikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis terhadap kinerja Pemerintah Kota Batu.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Batu Didik Subianto, didampingi Wakil Ketua Punjul Santoso dan Ludi Tanarto. Penyampaian rekomendasi DPRD disampaikan oleh juru bicara dewan, Amira Ghaida Dayanara, S.IP dari Fraksi PDI-P.
Dalam rekomendasinya, DPRD menegaskan pentingnya arah pembangunan Kota Batu ke depan dengan fokus pada “penguatan pertumbuhan ekonomi yang didukung pemerataan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan, pemberdayaan desa, dan peningkatan daya saing sumber daya manusia.”
Namun, DPRD juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar. Salah satunya adalah lemahnya perencanaan pembangunan yang dinilai belum berbasis data akurat. Hal ini terlihat dari ketidaksesuaian antara target dan realisasi serta indikator kinerja yang dinilai belum operasional.
“Perencanaan pembangunan daerah masih belum dilakukan secara profesional dan belum memenuhi prinsip berbasis kinerja,” tegas Amira dalam forum paripurna.
Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga menjadi sorotan. DPRD menilai penggunaan anggaran belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome) dan belum mencerminkan prinsip value for money. Dewan meminta agar setiap belanja daerah dikaitkan secara jelas dengan capaian kinerja.
Tak hanya itu, DPRD juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah, termasuk optimalisasi pajak dan retribusi, serta pendataan potensi ekonomi seperti villa dan homestay.
Dalam sektor ekonomi, DPRD menilai potensi besar Kota Batu di bidang pariwisata belum berdampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, kunjungan wisatawan disebut mencapai 8 hingga 10 juta orang per tahun.
“Perlu ada kajian serius agar sektor pariwisata benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” lanjutnya.
Isu lingkungan juga tak luput dari perhatian. DPRD mendesak penyelesaian persoalan sampah melalui langkah konkret, termasuk optimalisasi TPS3R di setiap desa dan kelurahan serta penyusunan regulasi teknis yang lebih kuat.
Selain itu, DPRD juga menyoroti belum dilaporkannya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam LKPJ 2025. Pemerintah Kota Batu diminta segera melakukan audit internal dan menyusun strategi percepatan pemenuhan layanan dasar.
Catatan penting lainnya adalah tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp144 miliar, jauh di atas proyeksi awal sebesar Rp90 miliar.
DPRD meminta eksekutif melakukan analisis mendalam terhadap kondisi tersebut.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menyatakan pihaknya menerima seluruh catatan DPRD sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.
“Kami menyambut baik seluruh rekomendasi dan akan menindaklanjutinya secara nyata dalam kebijakan dan program yang terukur,” ujar Heli.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi DPRD akan menjadi acuan penting dalam penyusunan program pembangunan ke depan, sejalan dengan RPJMD Kota Batu 2025–2029 dan visi besar “Kota Batu Madani, Berkelanjutan, Agrokreatif, Terpadu, Unggul, Sinergi, Akomodatif, Ekologis Menuju Generasi Emas 2045.”
Heli juga mengakui masih adanya kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan LKPJ.
Ia pun menyampaikan permohonan maaf serta apresiasi atas sinergi antara legislatif dan eksekutif.
“Masukan DPRD adalah bahan bakar bagi kami untuk terus menyempurnakan pengabdian kepada masyarakat,” tandasnya.
Dengan diterimanya LKPJ 2025 beserta berbagai catatan strategis, DPRD berharap Pemerintah Kota Batu mampu melakukan pembenahan menyeluruh guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. ( Eno).
