ATR/BPN Perkuat Tata Kelola Bandara Nasional, Wamen Ossy Dorong Integrasi Tata Ruang dan Data Spasial
Jakarta | Serulingmedia.com –Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui sinkronisasi tata ruang, percepatan perizinan, hingga integrasi data spasial lintas sektor.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri tentang Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam rakor tersebut, Wamen Ossy menegaskan dukungan ATR/BPN diwujudkan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan sistem kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang.
“Dukungan ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola bandara yang lebih baik dilakukan melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan KKPR, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan,” ujar Ossy.
Selain itu, Ossy menilai penguatan tata kelola kebandarudaraan harus didukung integrasi data spasial lintas sektor melalui konsep one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang.
Menurutnya, integrasi data pertanahan, tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan mempercepat proses pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan akurasi dan koordinasi antarlembaga.
“Integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi,” tegasnya.
Dalam forum yang dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tersebut, Wamen Ossy juga mengingatkan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, proses perizinan, hingga pengawasan berkelanjutan.
Sementara itu, Menko IPK AHY menjelaskan rakor digelar untuk memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penyempurnaan regulasi dan kolaborasi lintas sektor.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan aktif bersinergi demi meningkatkan kualitas layanan dan daya saing bandara nasional.
“Mari kita kawal bersama pengelolaan ekosistem kebandarudaraan secara profesional, modern, dan inklusif guna menghadirkan manfaat bagi sektor ekonomi, pariwisata, industri kreatif, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata AHY.
Turut mendampingi Wamen Ossy dalam rakor tersebut antara lain Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin.(Sar)
