Jakarta | Serulingmedia.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyiapkan transformasi besar dalam organisasi dan tata kerja (OTK) Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pelayanan publik yang lebih cepat, responsif, dan adaptif terhadap dinamika wilayah.
Transformasi tersebut dibahas dalam diskusi daring bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan se-Indonesia yang dipimpin Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Senin (11/05/2026).
Dalam arahannya, Wamen Ossy menegaskan bahwa perubahan struktur organisasi harus mengedepankan pendekatan berbasis wilayah, bukan hanya berorientasi pada fungsi teknis semata.
“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Wamen Ossy.
Saat ini, struktur organisasi Kantah masih dibangun dengan pendekatan tematik berdasarkan fungsi layanan, seperti Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, hingga Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Namun ke depan, ATR/BPN ingin membangun pola kerja yang lebih terintegrasi dengan kondisi lapangan dan karakteristik wilayah masing-masing daerah.
Wamen Ossy menjelaskan, berbagai persoalan pertanahan yang muncul di lapangan sering kali berkaitan langsung dengan perkembangan suatu kawasan tertentu, terutama wilayah yang mengalami pertumbuhan investasi pesat.
“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu, misal ada satu kawasan yang berkembang cepat karena ada investasi di sana, muncul kebutuhan akan sertipikasi, penataan ruang, potensi sengketa dan sebagainya.
Saat ini, OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi/teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” jelasnya.
Menurutnya, penerapan OTK berbasis wilayah akan membawa sejumlah manfaat strategis, mulai dari memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, hingga mendukung integrasi layanan digital dan spasial.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi kemudian dianggap sebagai penanganan secara sektoral, tapi harus menyeluruh, tidak lagi ini hanya urusan pengukuran, urusan pendaftaran, semua harus bisa memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tutur Wamen Ossy.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi hingga tingkat Kanwil dan Kantah.
Ia menyebut, struktur organisasi menjadi penentu utama kualitas pelayanan publik di lingkungan ATR/BPN, sehingga koordinasi antarfungsi dan rantai komando yang jelas harus diperkuat.
“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kita kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yang terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” pungkas Sekjen ATR/BPN. (Sar)
