ATR/BPN All Out Dukung IKN! Tanah, Tata Ruang, hingga Pembangunan Fisik Dikebut Menuju Ibu Kota Politik 2028!
IKN | Serulingmedia.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini memasuki tahap kedua dengan semangat baru.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan dukungan total agar seluruh proses transisi menuju Ibu Kota Negara baru berjalan lancar dan tuntas sesuai target nasional.
Dukungan ini ditegaskan langsung oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Pembangunan Tahap 1 dan 2 IKN di Kantor Kemenko 3, IKN, Selasa (11/11/2025).
“Saya melihat sendiri progres pembangunan berjalan dengan sangat baik. Kementerian ATR/BPN mendukung penuh langkah Otorita IKN, mulai dari pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga kawasan yudikatif dan legislatif. Semoga semua berjalan sesuai rencana,” ujar Wamen Ossy penuh optimisme.
Tidak hanya hadir dalam tahap koordinasi, Kementerian ATR/BPN juga menjadi fondasi utama dalam pembangunan IKN. Peran vital ini meliputi pengadaan tanah, kepastian tata ruang, hingga penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Sejak awal pembangunan tahun 2020, kami sudah terlibat langsung dalam pengadaan tanah dan penyusunan RDTR IKN. Semua ini menjadi dasar bagi pembangunan kota yang terencana dan berkelanjutan,” jelas Wamen Ossy.
Hingga November 2025, Kementerian ATR/BPN telah menuntaskan 13 paket pengadaan tanah strategis. Paket-paket ini mencakup area tempat pengolahan sampah terpadu, dermaga logistik, bendungan Sepaku, intake sungai Sepaku, duplikasi jembatan Pulau Balang, sistem air minum, dan jalan bebas hambatan.
Selain itu, sembilan RDTR untuk kawasan prioritas di IKN telah selesai disusun dan siap diintegrasikan ke sistem Online Single Submission (OSS) guna mempercepat proses investasi dan pembangunan.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Muhammad Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa arah pembangunan tahap kedua telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan instruksi tegas untuk menyelesaikan seluruh prasarana dan sarana fisik agar IKN siap menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028.
“Indikatornya jelas: KIPP IKN harus terbangun di lahan seluas 800–850 hektare, pembangunan gedung minimal 20%, hunian 50%, sarana dan prasarana dasar 50%, serta indeks konektivitas mencapai 0,74%,” terang Basuki.
Melalui rapat koordinasi ini, ATR/BPN berkomitmen untuk terus memantau dan mengawal setiap tahap pembangunan IKN agar berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Rapat kerja yang dihadiri Komisi II DPR RI, Otorita IKN, dan mitra kerja strategis ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi antarinstansi.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy turut didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Staf Khusus Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Kalimantan Timur Deni Ahmad Hidayat, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Andi Tenri Abeng.
Dengan dukungan penuh dari ATR/BPN, IKN siap melesat menjadi simbol kemajuan peradaban baru Indonesia — kota yang dirancang bukan hanya megah, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan. ( Sar).
