Wamen Ossy di Hadapan Mahasiswa UMJ: Asta Cita Tak Akan Berjalan Tanpa Kepastian Tanah
Jakarta | Serulingmedia.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa sektor pertanahan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan program prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Tanpa kepastian dan tata kelola tanah yang baik, berbagai agenda besar pembangunan dinilai sulit diwujudkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Wamen Ossy saat menjadi pembicara dalam kegiatan Akademi Politik yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/6/2026).
Kegiatan itu mengusung tema “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan.”
Di hadapan para mahasiswa, Wamen Ossy menjelaskan bahwa hampir seluruh program strategis pemerintah membutuhkan dukungan tata kelola pertanahan yang kuat.
“Seperti halnya poin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada tanah, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN akan mendorong program Asta Cita terlaksana,” ujar Wamen Ossy.
Ia memaparkan, Indonesia memiliki sumber daya agraria yang sangat besar dengan komposisi sekitar 77 persen berupa wilayah laut dan 23 persen daratan atau setara kurang lebih 189 juta hektare.
Dari total luas daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare atau 62,5 persen merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.
Sementara itu, seluas 70,1 juta hektare merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN.
“Hingga saat ini sekitar 79,5 persen area yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah terpetakan,” jelasnya.
Menurut Wamen Ossy, pihaknya kini tengah menuntaskan pemetaan terhadap 20,5 persen bidang tanah yang masih tersisa.
Proses tersebut difokuskan pada wilayah perbatasan serta area yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.
Ia optimistis, ketika seluruh bidang tanah dalam kawasan APL telah terpetakan secara menyeluruh, pemerintah akan memiliki basis data pertanahan yang lebih lengkap, akurat, dan terintegrasi.
Lebih lanjut, Wamen Ossy menekankan bahwa pemetaan bukanlah tujuan akhir. Tahap berikutnya adalah integrasi data melalui implementasi Kebijakan Satu Peta yang menjadi salah satu agenda penting pemerintah.
Menurutnya, integrasi data lintas sektor sangat diperlukan untuk mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang yang selama ini kerap menjadi pemicu sengketa dan konflik agraria di berbagai daerah.
“Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan database yang kita miliki, baik di kawasan hutan dan kawasan APL. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan satu basis data yang sama sehingga tumpang tindih dan konflik dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya.
Melalui forum yang diikuti kalangan mahasiswa tersebut, Wamen Ossy juga mengajak generasi muda memahami bahwa isu pertanahan bukan semata urusan administrasi sertifikat, melainkan menyangkut masa depan pembangunan nasional, keadilan agraria, hingga upaya menjaga kedaulatan bangsa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki Indonesia.( Sar).
