Batu | Serulingmedia.com – Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, menegaskan perlunya evaluasi total terhadap pelaksanaan proyek pembangunan setelah mangkraknya rehabilitasi gedung SMPN 4 Kota Batu di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji.
Proyek yang dibiayai melalui APBD 2025 tersebut diketahui berhenti sejak September 2025 setelah pihak kontraktor diduga meninggalkan pekerjaan.
Hingga kini, pembangunan belum menunjukkan kelanjutan, sementara dampaknya dirasakan langsung oleh aktivitas sekolah.
“Harus ada evaluasi total. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang,” tegas Ludi, Kamis( 16/4/2026).
Ia menekankan pentingnya penyusunan laporan kronologis secara lengkap terkait mangkraknya proyek tersebut sebagai bahan dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Harus segera dibuat laporan kronologis kejadiannya seperti apa, supaya saat ada pemeriksaan oleh BPK bisa dijelaskan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ludi menyoroti pentingnya menelaah dokumen kontrak kerja atau Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai dasar dalam menentukan sanksi terhadap kontraktor.
“Untuk kasus ini harus melihat SPK-nya. Di dalam SPK biasanya ada kewajiban, hak, dan sanksi untuk masing-masing pihak. Dari sini akan diketahui sanksi apa yang harus diterapkan untuk kontraktor nakal. Data teknis ini dipegang oleh dinas teknis,” jelasnya.
Ia juga mendorong adanya pembenahan sistem pengadaan ke depan, termasuk penerapan mekanisme jaminan finansial bagi perusahaan yang mengikuti lelang proyek pemerintah.
“Ke depan harus dipikirkan regulasi, di mana perusahaan peserta pengadaan wajib memiliki saldo tertentu sebagai jaminan. Dana ini bisa ditarik jika proyek tidak diselesaikan,” tandasnya.
Sementara itu, proyek rehabilitasi SMPN 4 Batu yang mencakup pembangunan ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, dapur, serta ruang kegiatan siswa, hingga kini masih terbengkalai.
Pekerjaan yang dimulai pada Agustus 2025 itu hanya mencapai tahap awal sebelum akhirnya terhenti.
Wakil Kepala SMPN 4 Kota Batu, Agus Prasetyo mengungkapkan bahwa kondisi tersebut mengganggu proses belajar mengajar.
Sekolah dengan sekitar 700 siswa dan 21 kelas itu terpaksa mengalihfungsikan sejumlah ruang, termasuk laboratorium.
“Proses belajar sedikit terganggu, terutama untuk praktik IPA, karena laboratorium digunakan untuk tata usaha dan kelas,” ujarnya.
Selain itu, para guru juga harus menempati ruang kelas sementara karena belum adanya ruang guru yang layak.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Ir. Alfi Nur Hidayat, M.T., Ph.D, menyampaikan bahwa proyek tersebut masih dalam proses audit BPK.
Pihaknya mengaku siap melanjutkan pembangunan setelah proses tersebut selesai.
“Secara teknis kami siap melanjutkan pembangunan, namun saat ini masih menunggu hasil audit BPK agar semuanya sesuai aturan,” ujarnya.
Hingga saat ini, kelanjutan proyek masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK serta kepastian anggaran lanjutan.( Eno
