Batu | Serulingmedia.com – Kasus mangkraknya pembangunan tiga gedung sekolah di Kota Batu menuai sorotan tajam dari Didik Machmud. Politisi yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut menilai, peristiwa ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan lemahnya sistem pengawasan dan mekanisme lelang proyek pemerintah.
Dalam pernyataannya, Didik menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi pelajaran serius bagi Pemerintah Kota Batu, khususnya melalui Dinas Pendidikan serta unit layanan pengadaan barang dan jasa.
“Ini tidak bisa dianggap biasa. Tiga proyek sekolah ini dikerjakan oleh rekanan yang sama dari luar daerah, dengan nilai yang tidak kecil. SMPN 4 sekitar Rp1,2 miliar, Temas 1 Rp723 juta, dan Sisir 1 Rp668 juta. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya, Kamis ( 15/4/2026 ).
Dampak Nyata ke Dunia Pendidikan
Secara analitis, Didik melihat persoalan ini memiliki dampak langsung terhadap kualitas layanan pendidikan. Gedung yang seharusnya sudah selesai dan digunakan justru terbengkalai, sehingga mengganggu aktivitas belajar mengajar.
Akibatnya, siswa, guru, hingga wali murid harus menghadapi keterbatasan fasilitas yang semestinya tidak terjadi. Dalam konteks kebijakan publik, hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam perencanaan dan eksekusi program prioritas sektor pendidikan.
“Ini menyangkut hak dasar peserta didik. Kalau fasilitas tidak siap, maka proses belajar juga terganggu. Ini tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Desak Transparansi dan Audit Terbuka
Didik juga menyoroti pentingnya keterbukaan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia meminta agar seluruh hasil audit, termasuk penyebab mangkraknya proyek, disampaikan secara transparan kepada publik.
Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah spekulasi liar.
“Kalau memang menunggu audit BPK, silakan. Tapi hasilnya harus dibuka ke masyarakat. Penyebabnya apa, siapa yang bertanggung jawab, semua harus jelas,” katanya.
Indikasi Lemahnya Sistem Lelang
Lebih jauh, Didik mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme lelang proyek pemerintah. Fakta bahwa satu rekanan menangani beberapa proyek sekaligus menjadi catatan penting yang harus dievaluasi.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kegagalan proyek jika tidak diimbangi dengan kapasitas pelaksana yang memadai.
Ia pun mendorong agar ke depan proses lelang diperketat, mulai dari seleksi hingga penetapan pemenang.
“Ke depan harus lebih hati-hati. Mekanisme lelang perlu diperketat, evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” tegasnya.
Solusi: Optimalkan Anggaran yang Belum Terserap
Menariknya, Didik juga menyoroti aspek anggaran. Ia menilai, karena progres pembangunan masih rendah, maka sebagian besar anggaran kemungkinan belum dicairkan.
Hal ini membuka peluang untuk melanjutkan proyek menggunakan anggaran yang sama, tentu dengan mekanisme yang sesuai rekomendasi audit.
“Logikanya kalau progresnya kecil, berarti belum dibayar penuh. Artinya anggaran masih ada. Ini bisa dimanfaatkan kembali untuk menyelesaikan pembangunan,” jelasnya.
Desakan: Harus Selesai Tahun Ini
Sebagai penutup, Didik menegaskan komitmen DPRD agar tiga proyek sekolah tersebut harus diselesaikan pada tahun 2026. Ia menilai, penyelesaian cepat menjadi langkah penting untuk memulihkan kondisi pendidikan di Kota Batu.
“Ini butuh komitmen bersama. Pemerintah daerah harus mengambil keputusan yang tepat. Tahun ini harus selesai, supaya anak-anak bisa kembali belajar dengan layak,” pungkasnya.
Kasus ini mencerminkan persoalan klasik dalam tata kelola proyek pemerintah daerah: lemahnya pengawasan, kurang selektifnya proses lelang, serta minimnya transparansi. Jika tidak segera dibenahi, bukan hanya kerugian anggaran yang terjadi, tetapi juga penurunan kualitas layanan publik—dalam hal ini pendidikan. (Eno)
