Jakarta | Serulingmedia.com –Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Ekspedisi Patriot 2026 untuk memperkuat penataan ruang sekaligus membantu mengidentifikasi persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi di berbagai daerah.
Ajakan tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat melepas Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Menurut Ossy, hasil pengamatan mahasiswa di lapangan diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah.
“Dalam penataan ruang, Tim Ekspedisi Patriot dapat berkontribusi melalui masukan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan untuk penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, penataan ruang merupakan fondasi utama dalam pembangunan kawasan transmigrasi. Implementasinya mencakup tiga aspek penting, yakni perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang.
Dalam aspek perencanaan, RDTR menjadi dokumen strategis yang menjadi acuan pemanfaatan ruang di tingkat daerah.
Ossy menjelaskan, keberadaan RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) juga memberikan manfaat besar bagi percepatan investasi.
Integrasi tersebut memungkinkan proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berlangsung lebih cepat sehingga mampu menciptakan kepastian hukum bagi investor dan mempercepat pembangunan daerah.
Selain mendukung penataan ruang, Wamen ATR/Waka BPN juga meminta para peserta Ekspedisi Patriot 2026 untuk membantu mendata berbagai persoalan pertanahan yang masih dihadapi masyarakat transmigrasi.
Permasalahan tersebut antara lain menyangkut penguasaan tanah, kepemilikan, hingga legalitas aset.
Data yang dihimpun mahasiswa nantinya akan menjadi bahan penting bagi Kementerian ATR/BPN bersama Kantor Pertanahan di kabupaten/kota untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
“Kami memohon kepada Tim Ekspedisi Patriot untuk mendata persoalan dan berkoordinasi dengan Kantor-Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota agar dapat segera ditindaklanjuti. Saya yakin adik-adik mahasiswa, dibantu dosen dan guru besar, akan mampu menghasilkan kajian yang relevan, aplikatif, dan berdaya guna bagi masyarakat transmigran,” kata Ossy.
Dalam kegiatan tersebut, Ossy hadir didampingi Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin.
Acara pelepasan Tim Ekspedisi Patriot 2026 juga dihadiri Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi selaku Ketua Pelaksana, serta perwakilan berbagai kementerian dan lembaga.
Selain seremoni pelepasan, para peserta memperoleh pembekalan dari sejumlah narasumber lintas kementerian sebagai bekal pelaksanaan ekspedisi di kawasan transmigrasi.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap kontribusi kalangan akademisi tidak hanya menghasilkan kajian ilmiah, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi percepatan penataan ruang, kepastian hukum pertanahan, dan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.(Sar).
