Jakarta | Serulingmedia.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, menegaskan pentingnya percepatan penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam forum tematik Infrastructure Investment Process in Indonesia, bagian dari rangkaian International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, yang digelar di Jakarta International Convention Center, Rabu (11/6/2025).
“Untuk menarik investor, ada dua kebijakan yang sudah pemerintah buat. Pertama dari sisi regulasi, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 21 Tahun 2021. Regulasi ini memberikan banyak kemudahan, baik untuk kegiatan berusaha, non-berusaha, maupun proyek strategis nasional,” ujar Suyus Windayana di hadapan peserta forum.
Menurutnya, Kementerian ATR/BPN terus mendorong percepatan penyusunan RDTR di berbagai daerah, dengan target ambisius menerbitkan 2.000 RDTR dalam beberapa tahun ke depan. Setiap tahunnya, lebih dari 100 RDTR ditargetkan untuk terbit dan segera terintegrasi dengan OSS.
“Berdasarkan data, dari 350-an RDTR yang sudah terhubung OSS, ada sekitar 340.000 permohonan izin investasi. Sementara di wilayah yang belum punya RDTR dan belum terintegrasi OSS, hanya sekitar 20.000 pelayanan. Dengan OSS, pelayanan bisa selesai dalam satu hari,” jelasnya.
Suyus juga menyoroti pentingnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berbasis RDTR sebagai pintu awal perizinan berusaha. Saat ini, dari 645 RDTR yang telah disusun, baru 352 yang terintegrasi dengan OSS. Untuk mempercepat proses tersebut, Kementerian ATR/BPN tengah menyiapkan Surat Edaran bersama Kementerian Investasi agar seluruh kepala daerah segera menghubungkan RDTR mereka ke OSS.
“Supaya lebih mudah, lebih cepat, dan tentu lebih menarik bagi investor,” tegasnya.
Melalui forum ICI 2025 ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya membangun ekosistem investasi yang efisien, transparan, dan berbasis tata ruang yang terukur. Selain Suyus Windayana, forum tersebut juga menghadirkan perwakilan dari Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian PUPR, Kementerian Kehutanan, serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN).( Sar ).
