Jakarta | Serulingmedia.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menerima pagu indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp7.786.095.763.000.
Penetapan ini berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, yang diumumkan dalam Rapat Kerja antara Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dengan Komisi II DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa alokasi anggaran dari APBN tersebut akan digunakan secara optimal untuk memperkuat layanan pertanahan yang lebih akurat, hati-hati (prudent), dan akuntabel.
“Dana yang disetujui ini akan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan kita semakin akurat dan berbasis manajemen risiko. Kami pastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar Menteri Nusron di hadapan anggota Komisi II DPR RI.
Pagu indikatif tersebut direncanakan untuk mendukung tiga program utama: program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta program penyelenggaraan penataan ruang.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3.631.468.669.000 untuk Tahun Anggaran 2026.
Penambahan ini dianggap penting untuk mempercepat pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), belanja pegawai baru (CPNS dan PPPK), serta memperkuat pelaksanaan penataan ruang di seluruh Indonesia.
“Kami mohon dukungan dari DPR RI agar percepatan PTSL dapat lebih masif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Begitu pula dengan penataan ruang yang membutuhkan penguatan anggaran di tengah dinamika pembangunan daerah,” tambah Nusron.
Kinerja serapan anggaran Kementerian ATR/BPN yang mencapai 99,04% pada tahun 2024 menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan kementerian tersebut.
Hal ini pun diapresiasi oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, yang secara tegas menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran.
“Saya pribadi mendukung tambahan Rp3,63 triliun karena saya lihat Pak Menteri ini progresif. Kalau tidak kita dukung, maka beliau tidak bisa bergerak. Dukungan ini penting agar program-program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat bisa segera terlaksana,” ujar Dede Yusuf.
Turut hadir mendampingi Menteri Nusron dalam rapat ini, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Kolaborasi antara kementerian dan legislatif diharapkan dapat mempercepat terwujudnya layanan pertanahan yang inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat Indonesia. (Sar)
