Jakarta | Serulingmedia.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memantapkan langkah menuju perencanaan yang terukur dan berdampak.
Hal itu ditegaskan dalam kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027 serta Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja) yang digelar pada Senin (12/01/2026) di Hotel Sari Pacific, Jakarta.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja benar-benar berorientasi pada hasil nyata.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam sambutannya secara daring menekankan bahwa sinkronisasi program tidak boleh dilakukan sekadar formalitas.
Menurutnya, perencanaan harus dimulai sejak awal dengan pendekatan yang efektif dan efisien.
“Sinkronisasi usulan Tahun 2027 perlu segera dilakukan meskipun kita masih di awal 2026. Perencanaan harus menjadi pedoman yang jelas, mulai dari penganggaran hingga evaluasi kinerja,” tegas Dalu.
Ia juga mengungkapkan capaian positif realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 yang mencapai 95,26 persen.
Angka tersebut menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif, meski masih diperlukan penguatan pada beberapa sumber pendanaan, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Memasuki Tahun Anggaran 2026, ATR/BPN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp9,49 triliun. Namun akibat kebijakan blokir anggaran sebesar Rp564 miliar, pagu efektif menjadi Rp8,93 triliun.
Sementara itu, target PNBP Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,24 triliun.
“Sumber utama penerimaan tetap berasal dari layanan pertanahan, tata ruang, dan layanan lainnya. Karena itu, koordinasi dan kualitas layanan harus terus dijaga,” ujar Dalu.
Untuk perencanaan Tahun 2027, usulan seluruh satuan kerja telah dikonsolidasikan ke dalam tiga program utama.
Target pendapatan dirancang sebesar Rp3,285 triliun, dengan kontribusi layanan regional mencapai 99,7 persen. Hingga 9 Januari 2026, daerah telah menginput target pendapatan sebesar Rp2,956 triliun.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa meskipun capaian anggaran berada pada kategori optimal, masih terdapat ruang perbaikan.
“Keterbatasan waktu dan belum optimalnya perhitungan sejak awal menjadi evaluasi penting. Pada Tahun 2026, kami akan memulai dengan penguatan mitigasi risiko agar perencanaan semakin presisi,” jelasnya.
Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya sebagai narasumber secara daring. Peserta kegiatan terdiri dari Kepala Bagian Program di lingkungan direktorat jenderal serta Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia yang mengikuti kegiatan secara luring.
Melalui sinkronisasi ini, ATR/BPN berharap perencanaan pembangunan pertanahan dan tata ruang ke depan semakin terarah, terukur, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.( Sar ).
