Capaian Program Pertanahan 2025 Lampaui Target, Kinerja ATR/BPN di Jalur Positif
Jakarta | Serulingmedia.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian menggembirakan sepanjang tahun 2025. Mayoritas output strategis berhasil direalisasikan sesuai target, bahkan sejumlah program melampaui capaian 100 persen.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengungkapkan bahwa kinerja positif tersebut mencerminkan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan program pertanahan nasional. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar pada Rabu (14/1/2026) di Aula Prona Lantai 7, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
“Kalau kita lihat capaian output-nya, di dokumen persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota, dari volume efektif 55 tercapai 35. Kemudian peta bidang tanah PTSL dari target 1.552.000 tercapai 1.584.476 atau 102,06 persen,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Ia menjelaskan, capaian signifikan juga terlihat pada berbagai program strategis lainnya. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tercapai 99,87 persen, sementara penetapan tanah ulayat melampaui target dengan capaian 133 persen.
Selain itu, penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah mencapai 97,13 persen, akses peta Zona Nilai Tanah (ZNT) terealisasi 100 persen, serta penerbitan tanah terlantar dan hasil pengendalian Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 124 persen. Bahkan, penanganan sengketa pertanahan mencatat kinerja sangat tinggi dengan capaian 282,99 persen.
“Ini menunjukkan komitmen kuat ATR/BPN dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat,” ungkapnya.
Dari sisi anggaran, realisasi pagu efektif Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73 persen dari total anggaran sebesar Rp6,40 triliun. Menurut Dalu Agung, capaian tersebut menjadi indikator bahwa kinerja pertanahan nasional sepanjang 2025 berada pada jalur positif dan memberikan kontribusi nyata terhadap kepastian hukum atas tanah serta perbaikan tata kelola agraria.
Memasuki tahun 2026, Kementerian ATR/BPN mengelola pagu efektif sebesar Rp8,87 triliun. Dalu Agung menargetkan serapan anggaran mencapai 98 persen sekaligus membawa ATR/BPN masuk dalam 10 besar kementerian/lembaga dengan kinerja anggaran terbaik.
Fokus utama pada tahun 2026 diarahkan pada percepatan pelayanan, penguatan digitalisasi pertanahan, peningkatan kualitas data, serta penyelesaian tunggakan layanan. “Pelayanan pertanahan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari output dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Penyelesaian sengketa, pelaksanaan reforma agraria, dan penataan tanah menjadi fokus utama kami,” tegasnya.
Rapat pimpinan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama secara luring, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajarannya di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan secara daring. (Sar)
