Jakarta | Serulingmedia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan dukungannya terhadap Program Strategis Nasional (PSN) di bidang ketahanan energi.
Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui sektor pertanahan dan tata ruang guna mempercepat pembangunan infrastruktur energi nasional.
Hal itu disampaikan Nusron Wahid saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik yang digelar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Rabu (11/03/2026).
“Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dari sisi pelayanan pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujar Nusron.
Ia menjelaskan, secara nasional potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketahanan energi mencapai sekitar 849.000 hektare.
Sementara itu, untuk wilayah Jawa, potensi lahan yang tersedia diperkirakan berada di kisaran 50.000 hingga 60.000 hektare.
“Saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tengah melakukan pemetaan dan identifikasi lebih lanjut terhadap lokasi-lokasi tersebut,” tambahnya.
Selain penyediaan lahan, kementerian juga akan memberikan dukungan dalam aspek perizinan pemanfaatan ruang. Salah satunya melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai dasar untuk memproses berbagai perizinan lainnya.
Untuk mempercepat implementasi program tersebut, Nusron mengusulkan agar pengembangan energi dapat dimasukkan ke dalam skema PSN.
“Dengan demikian, proses penyesuaian pemanfaatan ruang maupun penyelesaian aspek pertanahan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” pungkasnya.
Dalam rapat tingkat menteri tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
“Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Bapak Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi yang kita miliki agar Indonesia semakin mandiri,” ujar Bahlil.
Turut mendampingi Nusron dalam pertemuan tersebut Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana. Rapat juga dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih. (Sar)
