Jakarta | Serulingmedia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan bahwa pemerintah memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar serta tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang.
Hal ini diungkapkan Nusron dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Rabu (8/1/2025).
“Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare hasil konversi dari HGU ke HGB akibat perubahan tata ruang,” ungkap Nusron.
Cadangan tanah ini akan dialokasikan untuk mendukung tiga program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan, pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi. Nusron menegaskan, ketersediaan tanah menjadi hal mendasar dalam mewujudkan agenda prioritas tersebut.
Rincian Alokasi Tanah
Dari total cadangan tanah, sebanyak 209.780 hektare telah dialokasikan untuk program ketahanan pangan nasional. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan lahan pertanian guna mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.
Selanjutnya, 567.585 hektare tanah dialokasikan untuk program transmigrasi. Tanah ini akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah baru, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, serta mengurangi tekanan di daerah padat penduduk.
Sementara itu, untuk mendukung program perumahan rakyat, Nusron menyebutkan bahwa 77.297 hektare tanah ditambah 10.000 hektare hasil konversi disiapkan untuk pembangunan pemukiman. Alokasi ini mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.
“Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Semua berjalan dengan lancar,” tambah Nusron.
Sinergi Kementerian Jadi Kunci
Menteri Nusron menekankan pentingnya sinergi antara kementerian untuk memastikan keberhasilan program ini. Upaya mengoptimalkan tanah tidak produktif menjadi prioritas dalam mendukung agenda nasional.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Mendampingi Menteri Nusron, hadir Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Tata Ruang, Dwi Hariyawan; Kepala Biro Humas, Harison Mocodompis; serta Kepala Biro Perencanaan, Dony Erwan Brilianto.
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memanfaatkan potensi lahan untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. (Eno)
