Jakarta | Serulingmedia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengusulkan akselerasi digitalisasi 300 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun 2026.
Usulan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/09/2025).
Nusron menyatakan digitalisasi RDTR akan mempercepat perizinan berusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menjelaskan RDTR yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) mampu mempersingkat proses perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menjadi hanya dua sampai tiga hari.
Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. Saat ini, dari 646 RDTR yang sudah ada, sebanyak 428 sudah terkoneksi OSS, sedangkan sisanya ditargetkan selesai integrasi bulan ini.
Selain itu, Nusron menyebut Kementerian ATR/BPN mendapat loan dari World Bank melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga 2029.
Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengimbau percepatan penyusunan RDTR diprioritaskan di kawasan pusat pertumbuhan ekonomi seperti Sulawesi, utara Jawa, hingga timur Sumatra dan Kepulauan Riau.
Pertemuan itu dihadiri Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana beserta jajaran, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja. ( Sar).
