Jakarta | Serulingmedia.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menegaskan peran vitalnya dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Melalui program pendaftaran tanah dan layanan pertanahan, lembaga ini telah mencatat kontribusi besar terhadap penerimaan negara.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan hingga tahun 2024 total penerimaan dari sektor pertanahan mencapai Rp576 triliun. Angka fantastis itu berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Penghasilan (PPh), hingga Hak Tanggungan.
“Nilainya akan terus meningkat pada tahun ini. Harapan kami, dampak ekonomi dari sektor pertanahan benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Nusron saat menyampaikan amanat dalam Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2025 di Jakarta, Rabu (24/09/2025).
Lebih jauh, ia menekankan arti penting kepastian hukum atas tanah yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Menurutnya, sertifikat tanah bukan sekadar dokumen, melainkan pintu menuju akses permodalan.
“Petani bisa lebih mudah mendapat kredit untuk membeli pupuk dan alat produksi. Pelaku UMKM bisa memperluas usahanya dengan agunan tanah. Bahkan keluarga kecil memiliki pegangan kuat untuk merencanakan masa depan anak-anaknya,” terang Nusron.
Menteri ATR/BPN itu menegaskan, kerja kementerian yang dipimpinnya tidak hanya soal menghadirkan rasa aman terhadap tanah, melainkan juga memperkokoh ketahanan ekonomi dan sosial bangsa.
Bertepatan dengan 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Nusron kembali mengingatkan jajarannya akan amanah besar yang diemban.
“Dari tanah yang terdaftar tumbuh kepastian hukum, dari sawah yang terlindungi lahir ketahanan pangan, dari ruang yang tertata muncul peluang usaha dan investasi. Inilah tugas kita bersama: menjaga tanah, menata ruang, agar benar-benar menjadi sumber kehidupan, sumber keadilan, dan sumber harapan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.( Eno).
