Jakarta | Serulingmedia.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa kinerja penerimaan negara di sektor pertanahan terus menunjukkan capaian menggembirakan.
Dengan nada optimistis, ia menyampaikan bahwa tren PNBP ATR/BPN 2025 melesat signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Hal itu ia paparkan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI tentang PNBP di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Menurut Dalu Agung, hingga 12 November 2025, realisasi PNBP telah menembus Rp2,63 triliun atau 82,12% dari target nasional sebesar Rp3,21 triliun.
“Capaian ini bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ini hasil kerja kolektif seluruh jajaran ATR/BPN dalam mendorong transformasi layanan pertanahan dan tata ruang. Kami terus melakukan evaluasi, memperkuat sistem digital, dan mempercepat layanan agar masyarakat mendapat kepastian, sementara negara memperoleh penerimaan yang optimal,” ungkapnya.
Sekjen ATR/BPN juga menekankan bahwa peningkatan ini mencerminkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.
Ia menyebut, pada aspek Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, capaian per 31 Oktober 2025 mencapai Rp750,15 miliar, naik tajam dari Rp642,13 miliar pada periode yang sama tahun 2024.
“Ini menandakan bahwa masyarakat semakin sadar pentingnya tertib administrasi pertanahan. Tugas kami memastikan sistemnya mendukung, cepat, mudah, dan akuntabel,” ujarnya.
Melihat perkembangan tersebut, Dalu Agung menegaskan bahwa kementerian tengah mempersiapkan penyempurnaan sejumlah regulasi terkait PNBP.
“Beberapa peraturan seperti PP 128 Tahun 2015, PMK 143/PMK.02/2021, dan PMK 180/PMK.02/2021 akan kami revisi agar lebih relevan dengan kebutuhan layanan saat ini. Namun PMO 98 Tahun 2024 tetap kami pertahankan karena dinilai sudah sesuai dengan arah kebijakan PNBP,” jelasnya.
Ia juga merinci kelompok layanan existing yang menjadi tulang punggung PNBP ATR/BPN, mulai dari layanan pertanahan dan pendidikan hingga penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pertimbangan teknis pertanahan, serta pelatihan teknis pertanahan.
“Kami ingin seluruh layanan ini memiliki standar kualitas yang sama: cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengapresiasi progres ATR/BPN yang mencatat tren positif sepanjang 2020–2025. Ia berharap target Rp3,2 triliun dapat tercapai pada Desember mendatang.
“Penyesuaian tarif PNBP harus diimbangi peningkatan pelayanan. Kinerja positif ATR/BPN patut kita dukung,” tegasnya.
Dengan capaian dan langkah strategis tersebut, Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmennya dalam menjaga akuntabilitas sekaligus memperkuat kontribusi terhadap penerimaan negara, seiring terus ditingkatkannya kualitas layanan pertanahan dan tata ruang bagi masyarakat.( Sar).
