Jakarta | Serulingmedia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh hanya berorientasi pada investasi semata, tetapi harus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pesan tersebut ia sampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025 di Jakarta, Rabu (24/09/2025).
“Pembangunan harus berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ada para petani, nelayan, pelaku usaha mikro, hingga masyarakat adat yang juga harus dilibatkan dalam arus kesejahteraan.
Di sinilah program Reforma Agraria berperan untuk menjawab persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah,” tegas Menteri Nusron.
Ia menekankan bahwa Reforma Agraria bukan sekadar redistribusi lahan, melainkan juga penguatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan tanah.
“Reforma Agraria dilaksanakan melalui penataan aset dan penataan akses yang merupakan dua tahapan integral yang tidak bisa dipisahkan. Setiap jengkal tanah adalah amanah, jangan biarkan telantar,” ujarnya.
Nusron juga mengungkapkan bahwa pemerintah memperkuat pengawasan terhadap tanah yang dikuasai perusahaan skala besar.
Tanah-tanah terbengkalai atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya akan ditata ulang agar dapat dialokasikan bagi masyarakat ekonomi lemah melalui program Reforma Agraria.
Selain pemerataan, tanah yang tidak produktif juga diarahkan untuk mendukung agenda prioritas pemerintah.
“Tanah telantar bisa didorong pemanfaatannya dalam mendukung program swasembada pangan, swasembada energi, hingga pembangunan perumahan Tiga Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Dengan langkah tersebut, Nusron menyebut Reforma Agraria sebagai instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan agraria sekaligus mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Tujuan akhirnya adalah menyejahterakan rakyat Indonesia,” pungkasnya.( Sar).
