Makassar | Serulingmedia.com – Direktur Program Pascasarjana UMI Makassar, Prof.La Ode Husen, menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai strategi “Diplomasi Tanpa Nilai Agama” dalam dinamika geopolitik global.
Analisis ini menempatkan manuver Rusia dan Tiongkok sebagai bentuk narasi baru yang menantang legitimasi moral Barat sekaligus menggugah kesadaran negara-negara Muslim, termasuk Indonesia.
Menurutnya, pendekatan yang dibangun kedua negara tersebut bukan sekadar strategi politik biasa, melainkan psywar (perang urat saraf) yang menyasar opini publik global.
Dengan mengusung pesan bahwa keadilan tidak harus berbasis kesamaan agama, Rusia dan Tiongkok secara implisit menyindir negara-negara yang memiliki kesamaan nilai religius namun dianggap minim aksi nyata.
“Pesan mereka sederhana namun tajam: tidak perlu kesamaan Tuhan untuk membela keadilan, sementara yang memiliki kesamaan justru tampak pasif,” ungkap Husen dalam analisanya.
Sentilan untuk Diplomasi Indonesia
Narasi tersebut, lanjut Husen, secara spesifik menyentil posisi diplomasi Indonesia yang selama ini berpegang pada prinsip bebas aktif.
Dalam banyak forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia dikenal vokal dalam isu kemanusiaan, termasuk dukungan terhadap Palestina. Namun, realitas menunjukkan adanya keterbatasan struktural.
Indonesia, yang tidak memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, hanya mampu mengandalkan soft power berupa diplomasi dan tekanan moral.
Sementara itu, Rusia dan Tiongkok memanfaatkan kekuatan veto sebagai instrumen nyata dalam menentukan arah kebijakan global.
Di sisi lain, ketergantungan ekonomi terhadap sistem global yang masih didominasi Barat membuat langkah Indonesia sering kali berada dalam posisi dilematis—antara idealisme konstitusi dan realitas pragmatis.
Kepentingan di Balik Narasi Keadilan
Husen mengingatkan bahwa dukungan Rusia dan Tiongkok terhadap negara-negara seperti Iran tidak bisa dibaca semata sebagai solidaritas moral.
Ada kepentingan strategis yang lebih dalam, mulai dari menjaga keseimbangan kekuatan global hingga mengamankan akses energi dan jalur perdagangan.
“Ini bukan soal idealisme semata, tetapi tentang balance of power. Melemahkan dominasi Amerika Serikat adalah bagian dari agenda besar mereka,” tegasnya.
Ironi Solidaritas Dunia Muslim
Analisis ini juga menyoroti ironi di tubuh Organisasi Kerja Sama Islam yang kerap tidak solid dalam merespons konflik global.
Perbedaan kepentingan nasional, tekanan ekonomi, hingga kekhawatiran terhadap sanksi Barat membuat solidaritas sering kali terpecah.
Dalam konteks ini, narasi Rusia dan Tiongkok menemukan momentumnya: mengisi kekosongan kepemimpinan moral dan politik di dunia ketiga, sekaligus menawarkan diri sebagai “pelindung alternatif”.
Perspektif Hukum Internasional
Dari sudut pandang hukum internasional, Husen menilai fenomena ini mencerminkan benturan antara norma dan kekuatan.
Prinsip kedaulatan yang diatur dalam Piagam PBB menjadi dasar legitimasi bagi Rusia dan Tiongkok untuk menolak intervensi Barat.
Namun, realitas menunjukkan bahwa efektivitas hukum internasional sangat ditentukan oleh kekuatan politik. Negara tanpa hak veto, seperti Indonesia, hanya dapat mengandalkan legitimasi moral tanpa kekuatan pemaksa.
Selain itu, wacana kewajiban solidaritas juga menjadi perdebatan. Meski terdapat norma jus cogens seperti larangan agresi, tidak ada kewajiban hukum yang mengharuskan suatu negara untuk terlibat langsung dalam konflik negara lain tanpa perjanjian kolektif.
Kritik Standar Ganda
La Ode Husen juga menyoroti bahwa kritik terhadap standar ganda Barat bukan tanpa ironi. Rusia dan Tiongkok sendiri kerap menggunakan pendekatan yang serupa dalam konteks berbeda.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hukum internasional sering berada di wilayah abu-abu yang dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing negara.
Analisis Prof. La Ode Husen menegaskan bahwa “Diplomasi Tanpa Nilai Agama” adalah strategi kompleks yang memadukan retorika, kepentingan, dan kekuatan.
Di satu sisi, narasi ini mengandung kritik tajam terhadap lemahnya solidaritas global, khususnya di dunia Muslim. Namun di sisi lain, ia juga menjadi alat geopolitik untuk menggeser pengaruh dan membangun blok kekuatan baru.
“Ini adalah kebenaran pahit dalam hubungan internasional: solidaritas sering kali kalah oleh kepentingan ekonomi dan ketakutan politik,” pungkasnya.( Yah/Eno).
