Menteri Nusron Gebrak Bogor: Pelayanan Pertanahan Harus Cepat, Transparan, dan Pasti Waktunya!
Bogor | Serulingmedia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk melakukan lompatan besar dalam peningkatan kualitas pelayanan pertanahan.
Ia menekankan bahwa kepastian dan transparansi waktu penyelesaian layanan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kepuasan masyarakat.
“Kantor kita ini orientasinya pelayanan. Kata kuncinya kepuasan pelanggan. Pelanggan puas itu ya ada kepastian kapan selesainya, bisa di-tracking, berkas sudah sampai mana, sudah di meja siapa,” tegas Menteri Nusron saat memimpin rapat Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa (06/01/2026).
Didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, Menteri Nusron juga mengulas percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan yang menjadi fokus Kementerian ATR/BPN sejak kuartal IV tahun lalu. Menurutnya, penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan fondasi utama dalam menciptakan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
“Ini pentingnya SOP, sebagai seni pengamanan diri sekaligus seni menjaga kepuasan pelanggan. Kita ingin melayani masyarakat secara prudent, compliance, tapi juga cepat agar pemohon benar-benar puas,” ujarnya.
Rapat tersebut diikuti para Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) beserta jajaran dari Kantah Kota Bogor, Kantah Kabupaten Bogor I dan II, Kantah Kota Depok, Kantah Kabupaten Cianjur, Kantah Kabupaten Sukabumi, hingga Kantah Kota Sukabumi. Dalam forum ini, masing-masing satuan kerja diminta memaparkan berbagai persoalan layanan, termasuk kesiapan sumber daya manusia (SDM).
Menyoroti posisi strategis Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, Menteri Nusron menekankan pentingnya penguatan kualitas SDM, khususnya di wilayah Jabodetabek dan Banten. Ia mengingatkan bahwa aparatur pertanahan harus memiliki jiwa kepemimpinan, profesional, serta berani mengambil keputusan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
“Khususnya di Jawa Barat sebagai penyangga ibu kota, SDM kita harus diperkuat. Yang ditempatkan di Jabodetabek dan Banten harus kuat, berjiwa pemimpin, prudent tapi tetap berani. Kalau berani tapi tidak prudent, itu berbahaya,” tandasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang I Ketut Gede Ary Sucaya, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran.( Eno).
