ATR/BPN Tuntaskan 1,2 Juta Sertipikat Tanah Sepanjang 2025, PTSL Capai Target Maksimal
Jakarta | Serulingmedia.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menorehkan capaian penting dalam percepatan pendaftaran tanah nasional. Sepanjang tahun 2025, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berhasil menerbitkan 1,2 juta sertipikat tanah, sekaligus menuntaskan target realisasi Surat Hak Atas Tanah (SHAT) hingga 100 persen.
Capaian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN yang digelar pada Rabu (14/01/2026) di Jakarta.
“Kita sudah bersama-sama berusaha keras menuntaskan target realisasi SHAT PTSL hingga mencapai 100 persen, termasuk pendataan tanah ulayat yang juga terealisasi sepenuhnya. Sepanjang 2025, seluruh program penetapan hak dan pendaftaran tanah berjalan konsisten sesuai target,” ujar Asnaedi.
Dengan keberhasilan tersebut, jumlah bidang tanah yang telah terdaftar dan bersertipikat secara nasional kini mencapai 97,4 juta bidang. Tak hanya PTSL, kinerja ATR/BPN juga terlihat dari pendataan tanah ulayat yang melampaui target, yakni mencapai 2.623,44 hektare, jauh di atas rencana awal seluas 600 hektare.
Berbagai program sertipikasi lainnya turut menunjukkan hasil signifikan. Program Redistribusi Tanah menerbitkan 62.869 sertipikat, Konsolidasi Tanah sebanyak 2.394 sertipikat, sertipikasi non-sistematis mencapai 13.209 sertipikat, serta sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) yang berhasil menerbitkan 3.299 sertipikat.
Asnaedi menegaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari perencanaan yang matang, penguatan sistem informasi, serta koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.
“Capaian ini membuktikan bahwa perencanaan terukur, pemanfaatan sistem informasi, serta pengawasan yang kuat mampu mendorong kinerja yang efektif dan akuntabel,” jelasnya.
Dari sisi pengelolaan keuangan, pelaksanaan program ATR/BPN sepanjang 2025 juga dinilai optimal. Tingkat penyerapan anggaran untuk rincian output utama mencapai 99,31 persen, sementara realisasi anggaran program prioritas tercatat 96,91 persen, mencerminkan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Meski demikian, Asnaedi menyoroti masih besarnya pekerjaan rumah dalam sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan penyelesaian program tersebut pada tahun 2026.
“Target sertipikasi tanah wakaf masih sangat besar. Fokus kita ke sana, agar di 2026 ada tambahan kekuatan untuk menyelesaikan sertipikat tanah wakaf dan rumah ibadah,” tegasnya.
Rapat Pimpinan Kementerian ATR/BPN ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan. Kegiatan tersebut diikuti seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama secara luring, serta Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia yang mengikuti secara daring. (Sar)
