Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tekankan Anggaran Berbasis Dampak untuk Masyarakat
Jakarta | Serulingmedia. Com – Memasuki Tahun Anggaran 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya fokus pada program-program teknis yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar di Aula Prona, Jakarta, pada Kamis (09/01/2025).

“Saya maunya anggaran-anggaran untuk rapat, bimbingan teknis itu dikurangi. RDTR (Rencana Detail Tata Ruang, red)-nya ditambah, kasus pertanahannya selesai, pelayanannya ditingkatkan lagi,” ujar Menteri Nusron.
Pernyataan ini disampaikan setelah mendengarkan laporan capaian dan rencana program dari para pimpinan unit kerja di tingkat Eselon I dan II.

Menteri Nusron menekankan pengelolaan anggaran di Kementerian ATR/BPN harus diarahkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia.
Sehingga, anggaran program yang ada di masing-masing unit kerja pusat, bisa menunjang kedua program tersebut.
“Anggaran yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peningkatan sistem layanan dan sumber daya manusia kita,” tandasnya.
Dalam rapat ini, para pejabat melaporkan capaian program tahun 2024, rencana penggunaan anggaran 2025, serta target yang akan dicapai.
Menteri Nusron memberikan evaluasi terhadap program-program tersebut dan menyampaikan masukan strategis untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana yang juga bertindak sebagai moderator; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama turut hadir mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini.
Selain itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran mengikuti rapat secara daring.
Arahan ini menegaskan komitmen Menteri Nusron untuk memastikan setiap program dan anggaran Kementerian ATR/BPN benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan misi kementerian dalam menciptakan pelayanan pertanahan yang lebih efisien dan responsif.( Eno).






