Makassar | Serulingmedia.com —Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali mengancam stabilitas ekonomi global setelah gangguan pasokan energi terjadi di Selat Hormuz.
Jalur strategis yang selama ini menyalurkan sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia dan hampir 25 persen pasokan LNG tersebut kini mengalami hambatan serius dan memicu lonjakan kekhawatiran ekonomi internasional.
Prof. Dr. H. Mahfud Nurnajamuddin, SE., MM., Asisten Direktur II Program Pascasarjana UMI Makassar, menegaskan bahwa blokade Selat Hormuz langsung berdampak pada volatilitas harga energi global.
Menurutnya, setiap kenaikan harga minyak sebesar 10 persen berpotensi mendorong inflasi global hingga 0,4 persen serta menekan pertumbuhan ekonomi dunia hingga 0,3 persen.
“Gangguan distribusi energi di Selat Hormuz memicu efek berantai pada biaya produksi dan harga barang. Kondisi ini meningkatkan risiko inflasi berbasis supply shock yang sulit dikendalikan,” ujarnya di Makassar.
Lonjakan harga energi juga memengaruhi negara-negara berkembang yang sebagian besar merupakan importir energi. IMF dan Bank Dunia telah mencatat meningkatnya tekanan inflasi akibat ketidakpastian pasokan energi global.
Krisis ini turut mendorong negara-negara Asia kembali mengandalkan batu bara sebagai sumber energi utama.
India meningkatkan konsumsi batu bara, Korea Selatan melonggarkan pembatasan produksi, sementara Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina memperkuat penggunaan batu bara domestik.
Prof. Mahfud menjelaskan bahwa disrupsi pasokan LNG membuat batu bara menjadi pilihan paling realistis dalam jangka pendek. Harga batu bara acuan Asia (Newcastle) bahkan tercatat naik 10–15 persen sejak konflik memanas.
Pada saat yang sama, kenaikan harga minyak, gas, dan batu bara memperkuat tekanan inflasi global. Dampaknya dirasakan langsung pada sektor transportasi, logistik, hingga harga kebutuhan pokok yang terus meningkat.
Bank sentral di sejumlah negara, termasuk Federal Reserve dan European Central Bank, mempertahankan suku bunga tinggi untuk menekan inflasi. Namun kebijakan tersebut berpotensi memperlambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Dunia saat ini menghadapi risiko ganda berupa inflasi tinggi dan perlambatan ekonomi. Situasi ini mendekati pola stagflasi yang pernah mengguncang pada 1970-an,” kata Prof. Mahfud.
Ia menambahkan bahwa krisis Selat Hormuz juga memperlihatkan gejala meningkatnya fragmentasi ekonomi global.
Negara-negara mulai memprioritaskan ketahanan energi domestik, termasuk melalui pembatasan ekspor dan penguatan produksi lokal seperti kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) di Indonesia.
Data perdagangan global menunjukkan perlambatan signifikan sejak 2020, yakni dari rata-rata 5–6 persen menjadi sekitar 3 persen, seiring meningkatnya ketidakpastian rantai pasok internasional.
Prof. Mahfud menyampaikan bahwa krisis energi yang terjadi saat ini dapat menjadi titik balik bagi restrukturisasi ekonomi global. Menurutnya, ketahanan energi akan menjadi fokus kebijakan ekonomi negara-negara di masa mendatang.
“Gangguan di Selat Hormuz menjadi peringatan keras tentang rapuhnya sistem ekonomi global. Tanpa perubahan mendasar, krisis semacam ini berpotensi terus berulang dan mengancam stabilitas jangka panjang,” tegasnya.(Yah/Eno)
