Surabaya | Serulingmedia. com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur memastikan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri kembali dihapus pada tahun anggaran 2026.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi menghadapi tantangan keuangan daerah akibat kebijakan fiskal Pemerintah Pusat.
Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menegaskan penghapusan perjalanan dinas luar negeri merupakan bagian dari upaya penghematan di berbagai sektor, terutama kegiatan seremonial dan perjalanan dinas.
“Penghematan akan dilakukan di berbagai sektor, terutama kegiatan seremonial dan perjalanan dinas. Kunjungan luar negeri sudah tidak ada,” ujar Musyafak, Jumat (31/10/2025).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, langkah efisiensi tersebut sebenarnya sudah mulai diterapkan sejak pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025, di mana belasan miliar rupiah anggaran perjalanan luar negeri dialihkan untuk mendukung program-program yang lebih pro-rakyat.
“Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk perjalanan luar negeri kini diarahkan pada kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dengan dihapusnya pos anggaran tersebut, baik DPRD maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak lagi dapat melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang bersumber dari APBD.
Musyafak juga menegaskan kebijakan efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri, yang mengacu pada instruksi Presiden tentang efisiensi penggunaan anggaran daerah.
“Efisiensi itu juga menindaklanjuti surat edaran dari Mendagri yang didasari atas instruksi Presiden,” jelas Ketua Yayasan Universitas Sunan Giri Surabaya itu.
Ia menambahkan, apabila ada pejabat yang diundang oleh pihak luar negeri untuk menjadi narasumber atau menghadiri kegiatan tertentu, seluruh biaya perjalanan akan sepenuhnya ditanggung oleh pihak pengundang.
“Nanti biayanya dari pengundang, yang jelas tidak menggunakan APBD,” pungkas Musyafak Rouf.(Agus/Eno).
