Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan enam fokus prioritas pembangunan tahun 2026. Mulai dari penurunan kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan ketimpangan sosial dan wilayah, penguatan tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Agenda tersebut tampak sederhana di atas kertas, namun sesungguhnya menyimpan pertaruhan besar tentang arah masa depan Yogyakarta.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan fiskal daerah, DIY mencoba mengirim pesan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa pertumbuhan yang diinginkan adalah pertumbuhan yang berkualitas, merata, dan inklusif. Pernyataan itu penting, sebab banyak daerah tumbuh secara ekonomi tetapi gagal menghadirkan keadilan sosial.
Target Daerah Istimewa Yogjakarta ( DIY ) 2026, yakni “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”. Hal ini menunjukkan adanya upaya mengawinkan kekuatan tradisional dengan tuntutan modernisasi. Pariwisata, pertanian, dan industri manufaktur tetap diposisikan sebagai sektor unggulan. Namun di saat bersamaan, transformasi digital mulai dijadikan instrumen utama peningkatan produktivitas.
Langkah tersebut patut diapresiasi. Yogyakarta selama ini dikenal sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan nasional, tetapi tantangan ke depan jauh lebih kompleks. Daerah tidak cukup hanya mengandalkan romantisme sejarah dan kekuatan budaya. DIY dituntut mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru yang kompetitif, inovatif, dan berbasis teknologi.
Persoalannya, tantangan mendasar DIY hingga kini belum benar-benar selesai: kemiskinan dan ketimpangan. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 hingga 5,9 persen memang optimistis. Namun angka kemiskinan yang masih diproyeksikan berada di kisaran 9,97 hingga 10,38 persen menjadi pengingat bahwa pertumbuhan belum otomatis menghadirkan pemerataan.
Di titik inilah kualitas kebijakan pemerintah daerah akan diuji. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati sektor formal atau kawasan perkotaan. Desa-desa, pelaku UMKM, petani, buruh, hingga masyarakat di wilayah pinggiran harus menjadi bagian utama dari manfaat pembangunan. Jika tidak, ketimpangan sosial dan kewilayahan akan semakin melebar.
Karena itu, fokus pada pembangunan sumber daya manusia menjadi agenda yang tidak bisa ditawar. DIY memiliki reputasi sebagai kota pelajar, tetapi reputasi itu harus menghasilkan dampak ekonomi nyata. Pendidikan harus mampu melahirkan generasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi, memiliki daya saing global, sekaligus tetap berakar pada nilai budaya lokal.
Dalam aspek tata kelola, pemerintah daerah juga mengambil langkah yang relatif progresif melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berbasis hasil. Model ini semestinya tidak hanya menjadi jargon administratif. Publik membutuhkan ukuran yang jelas tentang efektivitas penggunaan APBD. Setiap program harus terukur dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
APBD DIY Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,22 triliun ( Sumber E-Parlemen DIY) menunjukkan ruang fiskal yang cukup untuk mendorong pembangunan. Namun defisit anggaran sebesar Rp282,69 miliar harus menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembiayaan dilakukan secara sehat, terukur, dan diarahkan pada sektor produktif yang memiliki efek berganda terhadap ekonomi masyarakat.
Kebijakan penguatan investasi melalui BUMD juga harus ditempatkan dalam perspektif pelayanan publik. BUMD tidak boleh semata-mata menjadi instrumen bisnis pemerintah daerah, tetapi harus hadir sebagai penggerak ekonomi rakyat dan penjamin kualitas layanan publik.
Pada akhirnya, pembangunan DIY tahun 2026 bukan hanya soal angka pertumbuhan, besaran APBD, atau target statistik makro ekonomi. Yang dipertaruhkan adalah kemampuan Yogyakarta menjaga keistimewaannya di tengah perubahan zaman. Keistimewaan itu tidak akan bertahan hanya melalui simbol budaya, melainkan melalui keberanian menghadirkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berpihak pada rakyat.
DIY memiliki modal sosial, budaya, dan pendidikan yang kuat. Kini yang dibutuhkan adalah konsistensi kebijakan, keberanian eksekusi, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil. Sebab ukuran keberhasilan pembangunan sejatinya bukan pada seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi, melainkan pada seberapa banyak warga yang merasakan kehidupan lebih layak dan masa depan yang lebih pasti. ***
