Makassar | Serulingmedia.com – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia sekaligus Asdir II Pascasarjana UMI Makassar, Prof. Dr. Mahfud Nurnajamuddin, menilai arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 akan menjadi penentu masa depan ekonomi Indonesia di tengah ambisi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,5 persen hingga menuju target 8 persen pada 2029.
Menurut Mahfud, pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 menunjukkan adanya keinginan kuat pemerintah untuk membawa Indonesia keluar dari pola pertumbuhan ekonomi moderat yang selama ini cenderung stagnan di kisaran lima persen.
“APBN 2027 bukan sekadar dokumen fiskal tahunan, tetapi menjadi instrumen penting untuk menentukan arah transformasi ekonomi nasional,” ujarnya.
Ia menilai target pertumbuhan ekonomi tersebut memang mencerminkan optimisme pemerintah, namun juga menghadirkan tantangan besar di tengah ketidakpastian ekonomi global, perang dagang, tekanan geopolitik, serta fluktuasi pasar keuangan internasional.
Mahfud menjelaskan, selama ini Indonesia dikenal memiliki stabilitas ekonomi yang cukup baik.
Akan tetapi, stabilitas saja dinilai belum cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara maju apabila tidak diikuti percepatan industrialisasi, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya saing nasional.
Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu menjadikan APBN sebagai instrumen strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui penguatan sektor-sektor produktif.
“Belanja negara tidak boleh hanya habis untuk kebutuhan rutin birokrasi. APBN harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, memperkuat UMKM, membangun industri nasional, dan menciptakan lapangan kerja,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya hilirisasi industri sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, Mahfud mengingatkan bahwa hilirisasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan kawasan industri atau smelter semata.
Menurutnya, pemerintah harus mampu menciptakan ekosistem industri yang sehat, kepastian hukum bagi investor, birokrasi yang efektif, infrastruktur kompetitif, serta sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat global.
“Tanpa itu, hilirisasi berisiko hanya memperbesar ketergantungan terhadap modal asing tanpa memperkuat struktur ekonomi nasional,” katanya.
Selain fokus pada pertumbuhan ekonomi, Mahfud juga menekankan pentingnya memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan makna apabila tidak mampu menekan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Dalam analisisnya, kualitas pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian utama pemerintah, bukan hanya mengejar besarnya angka Produk Domestik Bruto (PDB).
“Pertumbuhan ekonomi yang sehat adalah pertumbuhan yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara luas dan mengurangi ketimpangan sosial,” jelasnya.
Mahfud juga menyoroti target nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS yang tercantum dalam KEM PPKF 2027.
Menurutnya, hal itu menunjukkan pemerintah masih harus menghadapi tekanan ekonomi global yang cukup berat.
Ia menilai pelemahan rupiah memang dapat mendorong ekspor nasional, namun di sisi lain juga berpotensi meningkatkan biaya impor dan menekan daya beli masyarakat.
Karena itu, pemerintah dituntut mampu menjaga keseimbangan antara optimisme pembangunan dan stabilitas ekonomi nasional.
Mahfud menegaskan, Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk tumbuh lebih cepat, mulai dari bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, besarnya pasar domestik, hingga posisi strategis di kawasan global.
Namun seluruh potensi tersebut, kata dia, hanya dapat dimaksimalkan apabila pemerintah mampu menghadirkan kebijakan ekonomi yang konsisten, reformasi yang berkelanjutan, serta iklim usaha yang mampu meningkatkan kepercayaan publik dan dunia investasi.
“Sekarang masyarakat menunggu pembuktian nyata apakah target pertumbuhan ekonomi tinggi itu benar-benar bisa diwujudkan menjadi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.(Yah/Eno).
