Pontianak | Serulingmedia.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memperketat pengawasan terhadap pemegang hak atas tanah, khususnya perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, usai mengikuti Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/04/2026).
“Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung upaya ini demi kemaslahatan masyarakat, utamanya dengan mengingatkan perusahaan-perusahaan pemegang konsesi HGU besar untuk melaksanakan komitmen yang telah disampaikan saat pengelolaan lahan, termasuk dalam membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” tegas Ossy.
Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, serta dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla, khususnya di wilayah rawan seperti Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan itu, Ossy yang didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Ma’ruf, mengungkapkan bahwa tren karhutla secara nasional menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga kewaspadaan.
“Penurunan angka karhutla tidak boleh membuat kita lengah. Kesiapsiagaan harus tetap menjadi prioritas, terutama bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Sementara itu, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa penanganan karhutla telah menjadi perhatian langsung Presiden Republik Indonesia. Ia meminta seluruh pihak untuk tidak hanya mempertahankan capaian yang ada, tetapi juga meningkatkan efektivitas pencegahan.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan pula peninjauan pasukan gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, hingga pemadam kebakaran. Para pejabat juga meninjau berbagai peralatan yang telah disiapkan guna mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Dengan sinergi lintas sektor dan pengawasan ketat terhadap pemegang konsesi lahan, pemerintah optimistis potensi karhutla pada tahun 2026 dapat ditekan secara maksimal, demi melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat.(Sar)
