Batu | Serulingmedia.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memulai roadshow program perumahan nasional dari Kota Batu, Rabu (1/7/2026).
Kota Batu dipilih sebagai titik awal pengawalan berbagai program prioritas pemerintah di sektor perumahan, mulai dari rumah subsidi,
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar didampingi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, Anggota DPRD Kota Batu Bambang Pramono, jajaran Kementerian PKP, serta unsur Pemerintah Kota Batu.
Dari Kota Batu, Menteri PKP dijadwalkan melanjutkan rangkaian kunjungan kerja ke Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Blitar.
Mengawali kunjungannya, Maruarar meninjau langsung rumah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu.
Program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah yang lebih layak huni.
Dalam dialog bersama warga, Maruarar menegaskan bahwa program perumahan merupakan salah satu prioritas nasional yang mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Perumahan, pemerintah daerah, Pak Wakil Wali Kota, dan semua pihak yang telah membantu. Program perumahan ini merupakan salah satu program nasional. Ini adalah instruksi Presiden Prabowo agar pemerintah ikut mensejahterakan rakyat yang belum memiliki rumah layak huni,” ujar Maruarar.
Ia menegaskan pemerintah ingin menghadirkan program yang bersih, terbuka, dan bebas dari praktik penyimpangan sehingga manfaatnya benar-benar diterima masyarakat.
“Saya bangga karena program ini dimulai secara terbuka, program yang bersih, program yang jujur, dan nantinya akan dinikmati oleh rakyat kita. Kalau ada kekurangan, silakan disampaikan kepada kami agar bisa segera diperbaiki,” katanya.
Sejumlah warga penerima bantuan mengaku telah puluhan tahun tinggal di rumah mereka.
Bahkan ada yang telah menempati rumah sejak 1967 dan 1992, namun selama ini belum pernah memperoleh bantuan bedah rumah dari pemerintah.
Selain BSPS, Kementerian PKP juga mengawal percepatan berbagai stimulus perumahan, di antaranya optimalisasi 10 skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, peningkatan kuota rumah subsidi, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta perpanjangan insentif Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah.
“Tujuannya agar harga rumah semakin terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Maruarar.
Untuk Kota Batu sendiri, tahun ini ditargetkan sekitar 200 unit rumah menerima bantuan.
Program tersebut tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kelurahan Temas, Oro-Oro Ombo, Pesanggrahan, serta beberapa desa lainnya.
Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala, terutama terkait status kepemilikan tanah.
Banyak calon penerima belum memiliki alas hak atau bukti kepemilikan tanah yang sah sehingga belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
“Kalau tanahnya belum memiliki alas hak, kami tidak bisa memberikan bantuan karena harus sesuai aturan. Jangan sampai bantuan diberikan kepada rumah yang berdiri di atas tanah sewa atau kontrak sehingga yang menikmati justru pemilik tanah. Persoalan ini sedang kami carikan solusi,” jelas Maruarar.
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan seluruh program agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menurut Hashim, keberhasilan program perumahan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, serta partisipasi masyarakat.
“Satgas Perumahan akan memastikan seluruh bantuan sampai kepada masyarakat yang berhak. Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi menghadirkan harapan baru bagi keluarga Indonesia,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut juga terungkap peningkatan target program bedah rumah di Jawa Timur yang melonjak sangat signifikan.
Jika pada tahun lalu target bantuan hanya mencapai 4.165 unit rumah, maka pada 2026 meningkat hampir delapan kali lipat menjadi sekitar 33.000 unit rumah.
Meski target meningkat drastis, para petugas lapangan mengakui beban kerja mereka juga bertambah, sementara kesejahteraan belum mengalami kenaikan.
Suasana pun sempat mencair ketika muncul gurauan agar Ketua Satgas Hashim Djojohadikusumo memberikan bonus kepada para petugas yang bekerja di lapangan.
Maruarar mengapresiasi sinergi seluruh pihak dalam mendukung program tersebut. Ia optimistis kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, sektor swasta, perbankan, hingga perguruan tinggi akan mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen mengawal pelaksanaan program, Hasyim juga memastikan akan kembali berkunjung ke Kota Batu pada 10 Oktober 2026 untuk melihat langsung hasil pembangunan rumah-rumah yang kini mulai dikerjakan.
“Saya ingin datang lagi ke Kota Batu tanggal 10 Oktober. Saya ingin melihat langsung hasil rumah-rumah yang kita mulai hari ini. Mudah-mudahan semuanya selesai dengan baik dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Hasyim. ( Eno).
