Banggar DPRD Kota Malang Sampaikan 19 Rekomendasi APBD 2023: Fokus pada MCC, Pasar, dan Tugu Tirta
Malang | serulingmedia.com- Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang memberikan 19 poin rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Rekomendasi ini disampaikan oleh Ahmad Fuad Rahman, Juru Bicara (Jubir) Banggar DPRD Kota Malang, dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis ( 20 /6/ 2024 ).
Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Banggar DPRD Kota Malang adalah mengenai operasional Malang Creative Center (MCC). Hingga saat ini, MCC masih sepenuhnya bergantung pada APBD.
Fuad menegaskan pengelolaan yang bersifat sosial ini harus dijalankan secara profesional dan tetap berada di bawah kendali Pemerintah Kota Malang melalui perangkat daerah terkait.
” ke depan, harus dibangun kerjasama dengan semua pihak agar bisa terlibat dalam pengelolaan MCC melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility) atau skema lain. Termasuk kerja sama dalam pengelolaan area komersil, sehingga bisa mendapatkan tambahan pemasukan bagi Pemerintah Kota Malang,” ungkap Fuad.
Selain itu, Banggar mendorong adanya kerjasama dengan berbagai pihak melalui dana CSR atau skema lainnya untuk meningkatkan pemasukan bagi pemerintah.
Banggar juga menyoroti pentingnya pembangunan pasar besar melalui APBN di tahun 2024. Selain itu, percepatan penyelesaian perjanjian kerjasama terkait Pasar Blimbing dan Pasar Gadang menjadi perhatian utama, mengingat permasalahan yang belum terselesaikan hingga kini.
Kinerja Perusahaan Umum Daerah Tugu Tirta
Kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tugu Tirta menjadi salah satu fokus utama dalam evaluasi Banggar.
Tahun 2023, Perumda Tugu Tirta menghadapi berbagai kendala seperti pipa pecah di Sumber Pitu, debit air yang rendah di beberapa titik, dan masalah perizinan AMDAL WTP serta SPAM yang belum beroperasi maksimal.
Fuad berharap agar Perumda Tugu Tirta dapat meningkatkan kinerjanya melalui perencanaan yang baik, eksekusi program yang terukur, dan kerjasama dengan seluruh stakeholder. Dalam masa transisi kepemimpinan direksi, Plt Direksi diharapkan mampu bekerja secara profesional dan proporsional.
” Dalam posisi transisi Pimpinan Direksi di Perumda Tugu Tirta, kami berharap agar Plt Direksi tetap mampu bekerja secara professional dan proporsional. Serta meminta kepada Pj Wali Kota selaku KPM dalam merekrut Direksi Perumda Tugu Tirta benar-benar memilih yang terbaik dan mampu menyelesaikan persoalan yang saat ini terjadi,” sambung Fuad.
Penilaian Terhadap Pencapaian Pembangunan
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, memberikan beberapa penilaian terhadap pencapaian pembangunan yang terkait dengan keuangan.
Ia menyoroti penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari 400 miliar menjadi 200 miliar sebagai indikasi positif. Namun, Made juga mengingatkan bahwa SILPA yang terlalu kecil bisa menunjukkan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu, formulasi SILPA perlu diperhatikan agar tetap mencerminkan efisiensi dan efektifitas dalam penyerapan anggaran.
Rekomendasi yang diberikan oleh Banggar DPRD Kota Malang menunjukkan komitmen mereka dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD.
” Tadi ada 19 masukan dari banggar. Kami memberikan beberapa penilaian terkait dengan pencapaian-pencapaian pembangungan yang terkait dengan keuangan. Lega karena sisa anggaran (SILPA) yang terakhir di angka 400 milyar, sekarang sudah turun di angka 200 milyar. Karena inti dari pembahasan ini melihat disitu. SILPA sekarang dari 5 tahun terakhir ini adalah yang terendah dan kami harapkan SILPA tiap tahunnya terus menurun,” jelasnya.
Poin-poin kritis yang disampaikan mencerminkan upaya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kerjasama lintas sektor, serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang strategis.
” Dari satu sisi, kami harus jelih melihat. Jangan menekan SILPA terlalu kecil, justru itu menunjukkan bahwa banyak anggaran yang tidak berhasil atau inefisien. Ada formulasi SILPA yang menjadi titik tekan kami. Diharapkan, justru SILPA di OPD yang melakukan penyerapan anggaran besar, jadi efisiensinya bagus,” pungkasnya.
Harapan besar diletakkan pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang optimal.( Eno ).
