Jember | Serulingmedia.com – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) sekaligus Ketua Dewan Pakar ICMI Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., C.Med, menegaskan bahwa Ekonomi Pancasila harus diwujudkan dalam kebijakan nyata dan tidak hanya menjadi slogan yang dikumandangkan dalam berbagai forum resmi.
Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Aries saat memberikan pandangannya dalam Seminar Nasional Bulan Pancasila 2026 yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (BEM FEB) Universitas Jember di Gedung Ir. Soekarno FEB Unej.
Seminar yang mengusung tema Manifestasi Ekonomi Pancasila dan Penguatan Ekonomi Sirkular sebagai Strategi Pencapaian Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development itu mendapat sambutan luar biasa dari peserta hingga memenuhi seluruh kapasitas ruangan.
Menurut Dr. Aries, Ekonomi Pancasila selama ini dikenal sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.
Namun dalam praktiknya, konsep tersebut semakin jarang menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional.
“Ekonomi Pancasila merupakan identitas ekonomi bangsa yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan ekonomi. Sayangnya, konsep ini lebih sering hadir dalam pidato dan diskusi daripada diwujudkan dalam kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Aries yang juga sebagai Dewan Pakar Hukum & Ketenagakerjaan DMN FPN.
Ia menyoroti minimnya kajian akademik, penelitian empiris, maupun literatur yang membahas perkembangan Ekonomi Pancasila.
Akibatnya, generasi muda semakin jauh dari pemahaman mengenai konsep yang pernah diperjuangkan oleh para pemikir ekonomi nasional, termasuk Prof. Mubyarto.
Dr. Aries juga menyinggung berbagai persoalan ekonomi yang saat ini dihadapi masyarakat, mulai dari meningkatnya biaya hidup, ketimpangan kesejahteraan, hingga dominasi kelompok pemilik modal dalam struktur ekonomi nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa cita-cita keadilan sosial yang menjadi ruh Ekonomi Pancasila belum sepenuhnya terwujud. Ia menilai ketimpangan ekonomi yang terus melebar menjadi tantangan serius bagi masa depan bangsa.
Selain persoalan ekonomi, Dr. Aries mengaitkan kondisi tersebut dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Ia menilai kepastian hukum merupakan salah satu syarat utama untuk menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan.
“Hukum harus menjadi instrumen yang melindungi kepentingan rakyat dan memberikan kepastian bagi semua pihak. Ketika hukum kehilangan wibawa, maka pembangunan ekonomi juga akan menghadapi banyak hambatan,” katanya.
Ia mengapresiasi langkah BEM FEB Unej yang mengangkat tema Ekonomi Pancasila dalam forum ilmiah nasional.
Menurutnya, ruang diskusi akademik menjadi penting untuk menghidupkan kembali gagasan-gagasan kebangsaan yang relevan dengan tantangan zaman.
Dr. Aries berharap kalangan akademisi, mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat dapat bersama-sama mengembalikan Ekonomi Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan.
“Ekonomi Pancasila harus hadir sebagai praktik, bukan sekadar retorika. Jika keadilan sosial benar-benar ingin diwujudkan, maka keberpihakan kepada rakyat harus menjadi orientasi utama setiap kebijakan,” tegasnya.( Eno).
