Prof. Dr. Mahfud Nurnajamudin: APBN Tak Sedang Krisis, tetapi Alarm Fiskal Sudah Berbunyi

Makassar | Serulingmedia.com – Di balik klaim pemerintah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat, muncul satu pertanyaan yang mulai mengemuka: apakah ruang fiskal Indonesia masih cukup kuat menghadapi krisis berikutnya?

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof. Dr. Mahfud Nurnajamudin, menilai jawaban atas pertanyaan itu tidak bisa hanya mengacu pada defisit anggaran yang terkendali atau rasio utang yang masih berada dalam batas aman.

Menurutnya, indikator yang justru perlu dicermati adalah menyusutnya cadangan fiskal dan kas pemerintah sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025.

Data audit Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) turun dari Rp457,54 triliun menjadi Rp438,26 triliun. Pada saat yang sama, kas pemerintah pusat anjlok dari Rp429,67 triliun menjadi Rp227,63 triliun.

Penurunan lebih dari Rp202 triliun itu dinilai bukan sekadar persoalan administrasi anggaran, tetapi sinyal melemahnya bantalan fiskal negara.

“Persoalannya bukan apakah APBN masih aman hari ini. Persoalan sesungguhnya adalah apakah negara masih memiliki ruang yang cukup ketika guncangan ekonomi datang secara tiba-tiba,” kata Mahfud.

Menurutnya, pandemi COVID-19 telah membuktikan bahwa negara yang memiliki bantalan fiskal kuat mampu bergerak cepat menyelamatkan ekonomi.

Sebaliknya, negara yang memasuki krisis dengan cadangan terbatas terpaksa memilih kebijakan yang mahal, mulai dari menambah utang hingga memangkas belanja publik.

Mahfud mengingatkan bahwa penggunaan sekitar Rp93 triliun SAL untuk membiayai APBN memang sah secara hukum. Namun, apabila cadangan tersebut terus digunakan tanpa diimbangi peningkatan penerimaan negara, pemerintah sedang mengurangi instrumen yang justru paling dibutuhkan ketika ekonomi mengalami tekanan.

Ia juga menilai strategi front loading penerbitan surat utang perlu dievaluasi. Kebijakan itu memang dapat mengantisipasi kenaikan suku bunga global, tetapi berpotensi menjadi beban apabila dana hasil utang tidak segera dimanfaatkan secara produktif.

“Kalau pemerintah lebih cepat berutang daripada membelanjakan dana secara efektif, negara berpotensi membayar bunga untuk uang yang masih mengendap. Dalam manajemen keuangan, itu dikenal sebagai negative carry dan merupakan biaya yang sebenarnya bisa ditekan,” ujarnya.

Mahfud juga mengkritisi cara publik menilai kesehatan APBN yang selama ini terlalu berorientasi pada angka defisit. Menurutnya, ukuran tersebut tidak lagi memadai di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“APBN bukan sekadar dokumen akuntansi. APBN adalah instrumen pertahanan ekonomi. Kalau ruang fiskalnya terus menyempit, kemampuan negara melindungi masyarakat ketika krisis juga ikut menyusut,” katanya.

Ia mengingatkan pemerintah akan menghadapi beban pembiayaan yang semakin besar, mulai dari hilirisasi industri, ketahanan pangan dan energi, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan sosial. Seluruh agenda tersebut membutuhkan ruang fiskal yang luas, bukan hanya tambahan utang.

Karena itu, Mahfud mendorong pemerintah segera memperkuat fondasi APBN melalui reformasi perpajakan yang lebih efektif, peningkatan kualitas belanja negara, serta manajemen kas yang lebih presisi agar biaya utang dapat ditekan.

Menurutnya, keberhasilan fiskal tidak boleh hanya diukur dari kemampuan menutup defisit, tetapi juga dari kemampuan menjaga cadangan negara agar tetap tersedia ketika dibutuhkan.

“Menipisnya SAL belum berarti Indonesia mengalami krisis fiskal. Tetapi jika sinyal ini diabaikan, pemerintah berisiko memasuki periode ketidakpastian global dengan bantalan yang semakin tipis. Dalam ekonomi, krisis sering kali bukan datang karena utang terlalu besar, melainkan karena ruang untuk merespons sudah habis,” ujar Mahfud.

Ia menegaskan, tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan mencari pembiayaan sebanyak-banyaknya, melainkan memastikan setiap rupiah APBN benar-benar memperkuat daya tahan ekonomi nasional.

“Negara tidak boleh terlena oleh indikator makro yang terlihat baik. Ketahanan fiskal dibangun sebelum krisis datang, bukan ketika krisis sudah terjadi,” pungkasnya.( Yah/ Eno).