Malang | Serulingmedia.com – Kebebasan kampus saat ini berada pada titik krusial. Di tengah derasnya arus digitalisasi, tekanan ekonomi, dan dinamika politik yang terus berkembang, perguruan tinggi dituntut tetap menjaga independensinya sebagai ruang pencarian kebenaran.
Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. Triyo Supriyatno, Wakil Rektor III UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam analisisnya bertajuk “Kebebasan Kampus: Persimpangan Antara Otonomi Intelektual dan Tanggung Jawab Moral.”
Menurut Triyo, sejak awal kelahirannya universitas merupakan ruang lahirnya gagasan, tempat berkembangnya ilmu pengetahuan, serta arena dialog berbagai pemikiran.
Kebebasan akademik menjadi fondasi utama yang memungkinkan perguruan tinggi menjalankan perannya sebagai penjaga peradaban.
“Kampus tidak boleh kehilangan ruhnya sebagai ruang pencarian kebenaran. Kebebasan akademik bukan sekadar hak untuk berbicara, tetapi syarat agar ilmu pengetahuan dapat tumbuh secara sehat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, konsep kebebasan kampus telah menjadi dasar universitas modern sejak gagasan filsuf Jerman Wilhelm von Humboldt tentang kebebasan mengajar (Lehrfreiheit) dan kebebasan belajar (Lernfreiheit).
Dalam pandangan tersebut, kampus harus berdiri independen dan tidak menjadi alat kepentingan kekuasaan.
Dalam perspektif Islam, lanjut Triyo, kebebasan berpikir juga memperoleh legitimasi kuat. Al-Qur’an berulang kali mendorong manusia untuk menggunakan akal, merenung, dan mengkaji berbagai persoalan secara kritis.
Karena itu, tradisi akademik sejatinya sejalan dengan semangat keilmuan Islam yang menempatkan pencarian kebenaran sebagai bagian dari ibadah intelektual.
Namun demikian, era digital menghadirkan tantangan baru yang tidak sederhana. Ketersediaan informasi yang melimpah justru sering melahirkan fenomena echo chamber, yakni kecenderungan seseorang hanya mengonsumsi informasi yang memperkuat pandangannya sendiri.
Akibatnya, ruang dialog akademik berpotensi menyempit dan tergantikan oleh polarisasi.
Triyo menilai media sosial juga telah mengubah cara masyarakat menilai sebuah gagasan.
Popularitas sering kali lebih dihargai dibanding kualitas argumentasi. Dalam situasi seperti ini, dosen maupun mahasiswa yang menyampaikan pandangan berbeda rentan menghadapi tekanan publik di ruang digital.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa kebebasan formal belum tentu menjadi kebebasan substantif. Seseorang bisa saja memiliki hak berbicara, tetapi menghadapi tekanan sosial yang membuatnya enggan menyampaikan pandangan secara terbuka,” katanya.
Selain tantangan digital, ia juga menyoroti semakin kuatnya pengaruh ekonomi terhadap dunia pendidikan tinggi.
Perguruan tinggi saat ini dituntut menghasilkan pendapatan, memperluas kerja sama industri, dan memenuhi berbagai indikator kinerja.
Meski penting bagi keberlanjutan institusi, kondisi tersebut berpotensi menggeser orientasi kampus dari pusat pengembanga ilmu menjadi sekadar pencetak tenaga kerja.
Menurutnya, penelitian yang memiliki nilai ekonomi kerap memperoleh perhatian lebih besar dibanding kajian yang mengkritisi persoalan sosial, budaya, maupun kemanusiaan. Jika tidak diimbangi secara proporsional, kampus dapat kehilangan fungsi strategisnya sebagai penjaga nalar kritis masyarakat.
Hubungan kampus dengan kekuasaan politik juga menjadi perhatian tersendiri. Triyo menegaskan universitas harus mampu menjaga jarak kritis dengan berbagai kepentingan politik agar tidak kehilangan independensinya sebagai kekuatan moral bangsa.
Dalam sejarah Indonesia, kampus dan mahasiswa berulang kali tampil sebagai pengingat ketika terjadi penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran tersebut, katanya, hanya dapat dijalankan apabila kebebasan akademik tetap terjaga.
Meski demikian, Triyo mengingatkan bahwa kebebasan kampus bukan berarti kebebasan tanpa batas. Kebebasan akademik harus berjalan beriringan dengan etika, integritas, dan tanggung jawab moral.
“Kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh berubah menjadi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau penghinaan terhadap kelompok tertentu. Kritik harus dibangun di atas data dan argumentasi yang kuat,” tegasnya.
Ia mencontohkan tradisi intelektual para ulama yang meskipun berbeda pandangan secara tajam, tetap menjunjung tinggi adab dan penghormatan terhadap pendapat orang lain. Sikap tersebut dinilai relevan untuk menjaga iklim akademik yang sehat di tengah meningkatnya polarisasi sosial.
Di bagian akhir analisisnya, Triyo menegaskan bahwa tantangan terbesar kebebasan kampus justru datang dari melemahnya keberanian intelektual di lingkungan akademik sendiri.
Banyak mahasiswa memilih aman daripada kritis, sementara sebagian akademisi enggan menyampaikan pandangan yang berbeda karena berbagai pertimbangan.
Padahal, kata dia, seluruh kemajuan ilmu pengetahuan lahir dari keberanian mempertanyakan hal-hal yang dianggap mapan. Oleh karena itu, kampus harus melahirkan generasi akademik yang berpikir kritis, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
“Kampus yang merdeka bukanlah kampus yang bebas melakukan apa saja, melainkan kampus yang bebas mencari kebenaran dan berani menyuarakannya demi kemaslahatan umat dan bangsa,” pungkas Prof. Dr. Triyo Supriyatno.
Bagi Triyo, masa depan peradaban sangat bergantung pada kemampuan perguruan tinggi menjaga kebebasan akademik. Selama kebebasan itu berpijak pada etika, integritas, dan komitmen terhadap kebenaran, kampus akan tetap menjadi mercusuar peradaban yang menerangi perjalanan bangsa di tengah perubahan zaman.( Eno).
