Prof. Dr. Mahfud Nurnajamuddin: Hilirisasi Jangan Berhenti sebagai Proyek, Harus Menjadi Jalan Menuju Indonesia Industri

Makassar | Serulingmedia.com – Pertemuan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang yang membahas pengembangan proyek hilirisasi di 13 lokasi baru dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah tetap menempatkan hilirisasi sebagai agenda strategis pembangunan nasional.

Namun, di balik optimisme itu, Prof. Dr. Mahfud Nurnajamuddin, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UMI yang juga Asisten Direktur II Pascasarjana UMI Makassar, mengingatkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari banyaknya proyek yang dibangun atau besarnya investasi yang masuk.

Menurutnya, hilirisasi harus mampu menjadi instrumen transformasi ekonomi yang menghadirkan nilai tambah nyata bagi bangsa.

“Hilirisasi jangan berhenti sebagai proyek pembangunan atau sekadar slogan politik ekonomi. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar menciptakan efek berganda bagi masyarakat dan memperkuat fondasi industri nasional,” ujarnya Kerala Serulingmedia.com, Minggu (14/6/2026).

Selama ini, kata Mahfud, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Ironisnya, nilai ekonomi terbesar justru sering dinikmati negara lain yang mengolah bahan mentah Indonesia menjadi produk industri bernilai tinggi.

Karena itu, kebijakan hilirisasi sesungguhnya merupakan langkah rasional untuk mengubah pola pembangunan dari ketergantungan pada ekspor komoditas mentah menuju ekonomi berbasis nilai tambah.

Pembangunan proyek hilirisasi di 13 titik baru dinilai patut diapresiasi karena berpotensi memperluas basis industri nasional, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan investasi, memperkuat ekspor manufaktur, sekaligus menambah penerimaan negara.

Namun Mahfud mengingatkan, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa investasi besar belum tentu menghasilkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

“Pertanyaannya bukan hanya berapa proyek yang dibangun. Tetapi apakah proyek itu melahirkan rantai pasok domestik yang kuat, melibatkan industri lokal, mendorong transfer teknologi, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia,” katanya.

Jika aspek tersebut diabaikan, hilirisasi dikhawatirkan hanya akan menjadi aktivitas pengolahan sederhana dengan nilai tambah terbatas.

Belajar dari Negara Industri

Mahfud menilai hilirisasi seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari agenda industrialisasi nasional yang lebih luas.

Ia mencontohkan keberhasilan Korea Selatan, Tiongkok, dan Vietnam yang mampu melakukan lompatan ekonomi bukan semata karena sumber daya alam, melainkan karena keberanian membangun riset, inovasi, teknologi, serta kualitas sumber daya manusia.

“Hilirisasi yang tidak terhubung dengan pengembangan teknologi dan industri manufaktur berisiko terjebak pada tahap menengah dan sulit menciptakan daya saing jangka panjang,” ujarnya.

Selain aspek industri, pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian.
Sebaran proyek hilirisasi di berbagai daerah dinilai membuka peluang mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Kawasan industri baru dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menggerakkan UMKM, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi lokal.
Akan tetapi, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan apabila pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal diberi ruang untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan.

Hilirisasi dan Tanggung Jawab Lingkungan

Mahfud juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan dimensi lingkungan dalam menjalankan agenda hilirisasi.

Industri berbasis sumber daya alam kerap menghadapi tantangan berupa eksploitasi lahan, konsumsi energi yang tinggi, hingga pengelolaan limbah.

“Pada era ekonomi hijau seperti sekarang, keberhasilan hilirisasi bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang,” tegasnya.

Bagi Mahfud, pertemuan Rosan Roeslani dan Presiden Prabowo di Hambalang dapat dibaca sebagai upaya menyelaraskan visi investasi dengan arah pembangunan nasional di masa mendatang.

Di bawah pemerintahan Prabowo, hilirisasi diperkirakan tetap menjadi salah satu mesin utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Namun, ia mengingatkan bahwa hilirisasi bukanlah tujuan akhir.

“Hilirisasi adalah alat untuk mencapai cita-cita yang lebih besar, yakni ekonomi yang produktif, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Ukurannya bukan sekadar angka investasi, tetapi seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat, penguatan industri nasional, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan kemandirian ekonomi bangsa,” katanya.

Menurut Mahfud, Indonesia sesungguhnya memiliki peluang besar untuk keluar dari ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.

Tetapi peluang itu hanya dapat diwujudkan melalui tata kelola yang baik, visi jangka panjang yang jelas, serta keberpihakan pada kepentingan nasional.

“Pertemuan di Hambalang bukan sekadar membahas 13 proyek baru. Lebih dari itu, pertemuan tersebut merepresentasikan pilihan strategis bangsa: apakah Indonesia akan tetap menjadi pemasok bahan baku dunia, atau bertransformasi menjadi negara industri yang mampu menciptakan nilai tambah, inovasi, dan kemakmuran bagi rakyatnya,” pungkasnya. (Yah/Eno).