Makassar | Serulingmedia.com – Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat memunculkan pertanyaan tentang ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang semakin besar.
Di saat yang sama, sektor perbankan Indonesia justru menunjukkan kinerja yang tetap solid.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMI Makassar, Prof. Dr. Mahfud Nurnajamuddin, menilai kondisi tersebut menghadirkan dua wajah ekonomi Indonesia.
Di satu sisi, industri perbankan masih berada dalam posisi yang kuat dan resilien. Namun di sisi lain, pelemahan rupiah menjadi sinyal bahwa persoalan struktural ekonomi nasional belum sepenuhnya terselesaikan.
“Stabilitas sektor perbankan memang patut diapresiasi. Tetapi stabilitas itu tidak boleh membuat kita mengabaikan kondisi sektor riil yang sesungguhnya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi,” ujar Mahfud dalam analisisnya, Sabtu (30/5/2026).
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga April 2026 menunjukkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 11,39 persen secara tahunan. Dari sisi likuiditas, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level 86,88 persen, sementara rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) mencapai 111,13 persen.
Kondisi ini menunjukkan perbankan nasional memiliki ruang yang cukup untuk menghadapi tekanan eksternal.
Namun, menurut Mahfud, pertumbuhan simpanan masyarakat yang tinggi belum tentu menggambarkan aktivitas ekonomi yang sehat. Dalam kondisi ketidakpastian, masyarakat dan pelaku usaha justru cenderung menahan konsumsi maupun investasi dan memilih menyimpan dana di perbankan.
Karena itu, ia menilai indikator kesehatan sektor keuangan perlu dibaca secara lebih hati-hati.
Perbankan yang sehat harus mampu menjadi motor penggerak investasi produktif, bukan sekadar tempat penyimpanan dana.
Mahfud juga menyoroti meningkatnya simpanan dalam valuta asing yang masih berada pada kisaran 15 hingga 16 persen dari total DPK.
Fenomena tersebut dinilai sebagai respons rasional pelaku ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian nilai tukar. Namun jika tren itu terus berlanjut, dapat menjadi sinyal menurunnya kepercayaan terhadap stabilitas rupiah dalam jangka panjang.
Menurutnya, pelemahan rupiah yang terus berulang setiap kali terjadi gejolak global menunjukkan adanya masalah struktural dalam perekonomian Indonesia.
Ketergantungan terhadap impor bahan baku, barang modal, dan energi masih menjadi titik lemah yang membuat nilai tukar rentan terhadap tekanan eksternal.
Karena itu, Mahfud mendorong pemerintah tidak hanya fokus pada kebijakan jangka pendek untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.
Reformasi struktural harus menjadi agenda utama agar ketahanan ekonomi nasional semakin kuat.
Ia mengusulkan lima langkah strategis, yakni mempercepat hilirisasi dan penguatan industri manufaktur bernilai tambah, mengurangi ketergantungan impor, mempercepat transisi energi, memperluas kredit produktif untuk sektor riil, serta meningkatkan investasi pada riset dan inovasi teknologi.
Mahfud mengapresiasi sinergi yang selama ini dibangun OJK, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Menurutnya, koordinasi tersebut berhasil menjaga kepercayaan pasar di tengah gejolak ekonomi global.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa stabilitas perbankan bukan tujuan akhir pembangunan ekonom.
“Pelemahan rupiah yang mendekati Rp18.000 per dolar AS harus menjadi peringatan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar.Stabilitas keuangan harus dibarengi dengan penguatan struktur ekonomi agar bangsa ini tidak terus-menerus rentan terhadap guncangan global,” kata Mahfud.
Ia menegaskan, masa depan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kuatnya perbankan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memperkuat sektor produksi, inovasi, energi, dan daya saing nasional secara berkelanjutan. ( Yah/Eno).
