Makassar | Serulingmedia.com-Pernyataan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D., tentang sisa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp120 triliun yang tersimpan di Bank Indonesia (BI), memantik perhatian serius dari kalangan akademisi.
Angka tersebut, bagian dari total SAL Rp420 triliun, dinilai memiliki implikasi luas terhadap stabilitas fiskal dan sentimen pasar.
Menurut akademisi Prof. Dr. H. Salim Basalamah, Guru Besar Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, isu SAL tidak dapat dipandang sebagai angka statis dalam akuntansi publik.
Ia menegaskan bahwa posisi SAL mencerminkan kekuatan bantalan fiskal negara sekaligus memengaruhi persepsi pelaku ekonomi.
Risiko Ketidakpastian Fiskal
Prof. Salim menjelaskan bahwa penggunaan SAL sebagai alat penutup defisit atau pengendali harga BBM bersubsidi berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai ketahanan fiskal jangka panjang.
“Ketika SAL digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, pasar sering menafsirkan bahwa pemerintah kekurangan instrumen struktural. Ini dapat memicu sikap wait-and-see dari investor dan menurunkan kepercayaan konsumen kelas menengah atas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penarikan SAL secara besar-besaran juga dapat mengganggu likuiditas perbankan, sehingga menghambat ruang pembiayaan perusahaan untuk ekspansi pemasaran.
Peluang dari Kebijakan Pengelolaan Kas
Meski begitu, Prof. Salim menilai pemerintah masih memiliki peluang mempertahankan stabilitas pasar melalui pengelolaan kas negara yang hati-hati.
Pertumbuhan uang beredar (M0) yang dijaga di kisaran 19% hingga 22% dianggap mampu memberikan ruang likuiditas yang cukup bagi masyarakat dan pelaku usaha.
“Perputaran uang yang stabil memastikan daya beli tetap terjaga. Ini peluang bagi pemasar untuk menerapkan strategi value-based marketing yang lebih adaptif,” jelasnya.
Ia menilai langkah pemerintah mengendalikan inflasi pada kisaran 2,5% sudah sejalan dengan upaya menjaga kestabilan konsumsi.
Butuh Transparansi untuk Dukung Kepercayaan Pasar
Guru Besar FEB UMI itu juga menekankan pentingnya sinergi antara kepercayaan konsumen dan stabilitas makroekonomi.
Ia menyebut bahwa pasar membutuhkan transparansi mengenai jumlah cadangan fiskal yang ideal untuk menjaga keyakinan jangka panjang.
“Keberlanjutan pasar bergantung pada kepercayaan. Pelaku pasar membutuhkan informasi yang jelas mengenai buffer fiskal yang aman,” tegasnya.
Pemerintah Diminta Perkuat Komunikasi Publik
Menilai SAL Rp120 triliun sebagai pedang bermata dua, Prof. Salim merekomendasikan agar pemerintah memperkuat strategi komunikasi publik.
“Pemerintah harus mampu membangun trust melalui komunikasi yang baik, agar masyarakat dan investor yakin bahwa bantalan fiskal cukup kuat menjaga stabilitas harga dan iklim investasi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa transparansi, konsistensi kebijakan, dan komunikasi publik yang efektif adalah kunci agar sentimen pasar tetap positif di tengah dinamika ekonomi nasional.( Yah/Eno).
