Batu | Serulingmedia.com – Nasib puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Simpang Empat Pati, Kota Batu, semakin tidak menentu di tengah rencana proyek preservasi kawasan senilai Rp10 miliar yang akan dimulai akhir Juni 2026.
Sebanyak 28 PKL kini diliputi kecemasan lantaran belum mendapatkan kepastian relokasi dari Pemerintah Kota Batu.
Ketua Paguyuban PKL Pati, Samuel Wajib, mengungkapkan berbagai upaya komunikasi dengan DPRD Kota Batu hingga fraksi-fraksi di parlemen sudah dilakukan.
Namun sampai saat ini para pedagang masih belum memperoleh kejelasan mengenai masa depan tempat usaha mereka.
“Kami sudah mengadu dengan Ketua DPRD, Ketua Fraksi PKB, dan Ketua Komisi C, namun sampai saat ini belum ada titik terang nasib kami. Mau relokasi ke mana juga belum ada jawaban,” ujar Samuel Wajib, Kamis (28/5/2026).
Samuel menuturkan, para PKL sejatinya berharap Pemerintah Kota Batu membuka ruang dialog sebelum proses penertiban dilakukan.
Apalagi, sebagian pedagang mengaku telah menempati kawasan tersebut selama kurang lebih 24 tahun dan rutin membayar uang sewa.
“Kami masih menunggu kapan pemkot memanggil kami untuk mendengarkan keluhan kami sebagai pedagang yang sudah puluhan tahun menempati lahan ini,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Esti, sebelumnya menegaskan PKL yang ada di kawasan Simpang Empat Pati mulai melakukan pembersihan sejak 25 Mei hingga Juni 2026 sebagai bagian dari persiapan proyek preservasi kawasan.
Proyek preservasi kawasan tersebut dijadwalkan mulai dikerjakan pada akhir Juni 2026 selama 150 hari dengan anggaran APBD Kota Batu sebesar Rp10 miliar.
Menurut Samuel, ketegangan mulai terjadi ketika Satpol PP Kota Batu melakukan pembongkaran sejumlah bangunan di kawasan tersebut pada Senin (25/5/2026).
Sedikitnya empat rumah di sisi timur gereja dibongkar menggunakan alat berat.
Bangunan yang dibongkar disebut ditempati tukang pijat tunanetra, anak-anak punk, hingga pengamen jalanan.
Para penghuni mengaku pembongkaran dilakukan tanpa pemberitahuan yang jelas sebelumnya.
“Mereka datang membawa alat berat lalu langsung membongkar rumah yang ada di perempatan sebelah barat,” kata Samuel.
Salah satu penghuni, Sayuri, mengaku sempat mempertahankan bangunannya karena masih banyak barang dagangan di dalam rumahnya yang baru saja dibelanjakan.
“Saya protes keras ke petugas Satpol PP karena di rumah masih banyak barang dagangan yang baru saya kulakan. Mau ditaruh mana? Sementara pembongkaran tidak ada pemberitahuan sebelumnya, langsung main bongkar saja,” tegas Sayuri.
Kondisi ini memunculkan sorotan publik terkait pendekatan penataan kota yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan aspek kemanusiaan.
Para PKL berharap Pemerintah Kota Batu tidak hanya fokus pada proyek pembangunan fisik, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan tersebut.
Hingga kini, para pedagang masih menunggu kepastian relokasi sambil dihantui ancaman kehilangan tempat usaha yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan mereka.( Eno).
