Bongkar Simpang Empat Pati Picu Kegelisahan, DPRD Batu Desak Pemkot Jangan Abaikan Nasib 28 Pedagang
Batu| Serulingmedia.com – Pembongkaran kawasan Simpang Empat Pati di Kota Batu mulai memicu keresahan para pedagang kecil yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup di lokasi tersebut.
Revitalisasi simpang empat yang akan menelan anggaran APBD Kota Batu sebesar Rp10 miliar itu diproyeksikan memperluas kawasan hingga 10 meter sebagai bagian penataan wajah kota wisata.
Namun di balik proyek besar tersebut, sebanyak 28 pedagang kecil terancam kehilangan tempat usaha mereka.
Para pedagang yang sebagian sudah berjualan selama 24 tahun itu kini menghadapi ketidakpastian nasib setelah diminta mengosongkan area paling lambat 25 Mei 2026.
Proyek pembangunan dijadwalkan dimulai akhir Juni 2026 dengan masa pengerjaan selama 150 hari.
Sejumlah anggota DPRD Kota Batu mendukung langkah Pemkot Batu mempercantik kawasan Simpang Empat Pati yang menghubungkan Jalan Panglima Sudirman, Trunojoyo, dan Indragiri.
Kawasan itu dinilai menjadi salah satu pintu masuk strategis Kota Batu dari arah selatan.
Anggota DPRD Kota Batu dari Partai NasDem, Sujono Djunet, mengatakan penataan kawasan tersebut penting demi menciptakan wajah kota yang lebih tertata dan nyaman bagi wisatawan.
“Sehingga kawasan pintu masuk kota dari selatan akan tertata dengan baik,” ujar Djunet.
Meski demikian, ia menyayangkan minimnya sosialisasi kepada masyarakat terdampak, khususnya para pedagang.
“Walau Kadis PUPR mengatakan sudah sosialisasi, nyatanya masyarakat terdampak tidak mengerti. Tidak ada informasi awal berupa baliho besar yang terpampang di tepi jalan. Tahu-tahu sudah membongkar pos polisi,” tegasnya, Rabu (13/5/2026).
Menurut Djunet, ketidakjelasan informasi semakin terasa ketika para pedagang mencoba meminta kepastian kepada petugas di lapangan mengenai masa depan tempat usaha mereka.
“Ketika pedagang menanyakan bagaimana nasib mereka, justru dijawab saya tidak tahu karena saya mengurusi teknik pelaksanaan. Ini menunjukkan tidak ada keseragaman dalam menjawab,” katanya.
Ia menilai masyarakat tidak memahami pembagian tugas antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Bagi masyarakat, seluruh pihak yang datang ke lapangan merupakan representasi pemerintah daerah.
“Keberhasilan pembangunan juga dilihat bagaimana pemerintah membina dan mengembangkan UKM,” tambahnya.
Sorotan serupa disampaikan anggota DPRD Kota Batu dari PDI Perjuangan, Khamim Tohari. Ia menegaskan mendukung penuh upaya Pemkot Batu mempercantik kota dan memperlancar arus lalu lintas, namun meminta pemerintah tetap memprioritaskan keberlangsungan ekonomi pedagang kecil.
“Sebanyak 28 pedagang itu menggantungkan hidupnya dari berjualan di kawasan Simpang Empat Pati tersebut,” ujar Khamim.
Khamim yang juga menjabat Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Batu berharap pemerintah segera memberikan kepastian relokasi dan penataan kios agar para pedagang tetap bisa berjualan kembali.
“Kami berharap Pemkot Batu memberikan kepastian kepada para pedagang dan tidak memberikan keresahan bagi mereka dengan menata kembali kios-kios mereka sehingga mereka bisa berjualan kembali,” katanya.
Ia juga meminta Pemkot Batu membuka dialog langsung dengan para pedagang agar proses revitalisasi tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.
“Sekali lagi saya sangat mendukung kemajuan Kota Batu dalam mempercantik wilayah dan upaya memperlancar lalu lintas,” tandasnya.( Eno).
