20 Persen Cabor Kota Batu Belum Lapor SPJ, Sentot: Pengaruhi Pencairan Dana KONI

BIMTEK

Batu I Serulingmedia.com  – Sebanyak 20 persen cabang olahraga (cabor) di Kota Batu yang sudah menerima dana hibah dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batu hingga kini belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban (SPJ). Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kelancaran pencairan anggaran ke KONI Kota Batu di masa mendatang.

Ketua Umum KONI Kota Batu, Sentot Ariwahyudi, mengungkapkan pihaknya telah memberikan bimbingan teknis terkait pengelolaan anggaran dana hibah kepada seluruh cabor. Hal ini bertujuan agar setiap cabor dapat menyusun laporan pertanggungjawaban dengan baik sebelum akhir tahun 2024.

“Oleh karena itu, kami berikan bimbingan teknis pengelolaan anggaran dana hibah ini agar semua cabang olahraga bisa memenuhi dan membuat laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan dan penggunaan anggarannya sebelum akhir tahun 2024. Jika lebih dari itu, bisa menjadi temuan BPK, dan urusannya bisa berbeda,” tegas Sentot dalam acara Bimbingan Teknis Pengelolaan Anggaran Dana Hibah KONI Batu di Hotel Orchid Batu, Sabtu (28/9/2024).

Sentot Ariwahyudi, menjelaskan pada tahun anggaran 2023, KONI menerima dana hibah sebesar Rp5 miliar dari APBD Kota Batu. Untuk tahun 2024, jumlah tersebut direncanakan meningkat menjadi Rp7 miliar, termasuk persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025. Dana tersebut disalurkan ke masing-masing cabang olahraga untuk kegiatan pembinaan dan persiapan kejuaraan.

“Jika 20 persen cabor yang sudah menerima bantuan anggaran ini belum mempertanggungjawabkan SPJ-nya, hal ini akan mempengaruhi kelancaran pencairan bantuan ke KONI ke depan,” ujar Sentot

Sentot menekankan bahwa KONI Batu tidak ingin ada anggotanya yang tersandung masalah hukum karena tidak mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran hibah yang bersumber dari APBD Kota Batu.

“Kami dari tim auditor termasuk teman-teman di KONI terus berkomunikasi, melakukan penagihan-penagihan. Bahkan kami siap mendampingi jika ada cabor yang kesulitan membuat laporan atau SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Yang penting, setiap penggunaan anggaran ada bukti nota yang bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Sentot berharap seluruh cabor dapat bekerja sama dengan baik agar semua proses administrasi dan pencairan dana berjalan lancar, terutama menjelang persiapan Porprov Jatim 2025.( Eno )