Semarang I Serulingmedia.com -— Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid menegaskan pentingnya penguatan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama dalam membangun organisasi yang kuat dan profesional. Penegasan itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam Kursus Banser Pimpinan (SUSBANPIM) Angkatan VIII di Kabupaten Semarang, Kamis (14/05/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, Menteri Nusron memaparkan strategi membangun good governance yang efektif di hadapan 105 kader Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dari berbagai daerah.
“Kalau kita bicara good governance dan tata kelola, teorinya banyak, tapi intinya ada tiga. Pertama disiplin, kedua pembagian tugas yang jelas, dan ketiga lakukan apa yang ditulis serta tulis apa yang bisa dilakukan,” ujar Nusron.
Ia menekankan bahwa organisasi tidak akan berkembang tanpa sistem tata kelola yang jelas. Menurutnya, setiap organisasi harus memiliki aturan main, standar operasional prosedur (SOP), hingga mekanisme pengawasan dan pelaporan yang tertata agar seluruh fungsi organisasi berjalan sesuai perannya.
“Tata kelola itu sebetulnya aturan main, good governance, corporate governance. Jangan mimpi organisasi maju kalau tidak punya tata kelola yang baik,” tegasnya.
Selain tata kelola, Nusron juga menyoroti pentingnya penguatan kualitas SDM melalui pendelegasian kewenangan yang sehat. Menurut dia, organisasi tidak boleh bergantung pada satu figur pemimpin semata karena distribusi kewenangan akan memperkuat efektivitas kerja dan meningkatkan tanggung jawab di setiap tingkatan organisasi.
“Prinsipnya, tidak boleh kekuasaan berpusat di satu orang, dibagi masing-masing agar semuanya memegang peranan. Misal pimpinan pusat memberikan guidance atau petunjuk. Di bawahnya ada kewenangan masing-masing cabang,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.
Dalam kesempatan itu, Nusron juga mengingatkan pentingnya membangun kesepahaman bersama demi menjaga soliditas organisasi. Ia menilai kepentingan organisasi harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi demi menciptakan sistem yang kuat dan terhindar dari konflik internal.
“Ketika masuk dalam satu komunitas organisasi, maka yang paling penting adalah apa yang didahulukan dalam kepentingan organisasi. Tentunya kepentingan pertama adalah kepentingan negara dan agama, kemudian kepentingan organisasi, baru kepentingan individu. Kata kuncinya adalah kita mencari kemanfaatan untuk kebesaran organisasi,” pungkasnya.
Kegiatan SUSBANPIM Angkatan VIII tersebut berlangsung pada 12 hingga 17 Mei 2026 dan menjadi forum penguatan kapasitas kepemimpinan bagi kader Banser dari berbagai wilayah di Indonesia.( Sar)
