Jakarta | Serulingmedia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ATR/BPN Tahun 2025, Senin (8/12/2025).
Di hadapan ratusan jajaran pimpinan pusat dan daerah, Nusron menegaskan Rakernas bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum strategis untuk mempercepat pembenahan pelayanan publik.
“Rakernas ini kami nyatakan dibuka. Semoga bermanfaat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang optimal serta berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat,” tegas Nusron dalam sambutannya di Jakarta.
Mengusung tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN”, Menteri Nusron menekankan tiga agenda krusial yang harus diselesaikan tanpa kompromi.
Ketiganya meliputi penyelesaian berkas layanan pertanahan yang menunggak, penuntasan residu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta percepatan pemutakhiran data pertanahan.
Ia meminta seluruh jajaran ATR/BPN mengurai persoalan tunggakan secara menyeluruh dan mendetail.
“Ini pekerjaan yang mau tidak mau harus kita selesaikan. Harus tuntas sampai ke akar-akarnya. Apakah kendalanya di dokumen historis, dokumen yuridis, atau di Peta Bidang Tanah (PBT). Semua harus dicek satu per satu,” imbaunya dengan nada tegas.
Khusus pemutakhiran data, Nusron bahkan menginstruksikan pemanfaatan libur Natal dan akhir tahun 2025 secara maksimal. Ia menyebut sepanjang tahun ini ATR/BPN telah berhasil menyelesaikan 2,4 juta pemutakhiran data.
“Saya sudah instruksikan, pada masa libur, yang Nasrani libur, yang Muslim masuk. Momentum ini penting, siapa tahu keluarga sedang berkumpul dan ada kesempatan untuk pemutakhiran sertipikat atau pengukuran ulang,” ujarnya.
Tak hanya soal administrasi pertanahan, Menteri Nusron juga menyoroti urgensi percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurutnya, RDTR menjadi kunci awal terciptanya iklim investasi yang sehat dan reformasi perizinan yang efektif.
“RDTR adalah pintu masuk utama untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan percepatan perizinan,” katanya.
Rakernas ATR/BPN 2025 yang berlangsung pada 8–10 Desember ini diikuti oleh 471 peserta dari berbagai unsur, mulai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kanwil BPN Provinsi, hingga Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Indonesia. Hadir sebagai pembicara kunci, Anggota III BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Akhsanul Khaq.
Menandai pembukaan Rakernas, Menteri Nusron juga menyerahkan penghargaan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur serta 23 Kepala Kantah Kabupaten/Kota yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Penyerahan penghargaan dilakukan bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Jenderal Dalu Agung Darmawan, serta Asisten Deputi KemenPANRB Kamaruddin.( Eno).
Rakernas ini diharapkan menjadi titik balik percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan pertanahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
