Jakarta | Serulingmedia.com -Transformasi layanan yang berintegritas menjadi tema sentral Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2025 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (09/12/2025).
Dengan mengusung tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN”, Rakernas tahun ini menegaskan kembali komitmen kementerian dalam memperkuat reformasi birokrasi di tubuh lembaga pertanahan.
Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, hadir sebagai narasumber utama dan menekankan bahwa integritas merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
“Integritas itu berbicara tentang sumber daya manusianya, tentang kejujuran, etika, dan kedisiplinan,” ujarnya di hadapan ratusan peserta Rakernas.
Ia menambahkan, integritas tidak dapat berdiri sendiri tanpa dua pilar lain yang sama pentingnya: transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, layanan publik yang profesional hanya dapat hadir apabila masyarakat memiliki akses jelas terhadap informasi, proses bisnis, dan standar operasional prosedur (SOP).
“Ini penting agar masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah mereka,” lanjutnya.
Dalam paparannya, Wamen Hukum juga menyoroti peran digitalisasi sebagai pendorong transparansi layanan publik.
Ia menegaskan bahwa akuntabilitas harus diwujudkan melalui SOP yang dapat diakses publik sehingga masyarakat dapat menilai dan mengawasi kualitas layanan yang diberikan pemerintah.
Nusron Wahid: “Integritas Itu Dibuktikan, Bukan Dipajang”
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memberikan penegasan keras kepada jajarannya mengenai komitmen integritas. Ia menekankan bahwa predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi harus tercermin nyata dalam pelayanan di lapangan.
“Kalau nanti sudah dapat piagam WBK kok ternyata di lapangan ditemukan masih ada praktik aneh-aneh, tidak usah sampai aparat penegak hukum (APH), saya tindak tegas di lapangan langsung,” tegasnya.
Nusron juga menekankan bahwa WBK akan menjadi indikator penting dalam proses mutasi dan promosi ASN di lingkungan ATR/BPN.
“Ini nanti menjadi salah satu fast track orang untuk mutasi maupun untuk promosi, asal benar-benar WBK benar,” ungkapnya.
Komitmen Nasional Menuju Layanan Publik Berintegritas
Rakernas 2025 yang dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan ini menjadi momentum penting bagi ATR/BPN untuk memperkuat zona integritas dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Dengan menempatkan integritas sebagai pondasi utama, dibarengi transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi, Rakernas ini mengisyaratkan langkah serius Kementerian ATR/BPN dalam membangun layanan pertanahan yang bersih, modern, dan dipercaya masyarakat. (Sar).
